Tim Siber Kemenkominfo Siaga Hadapi Konten Negatif Jelang Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 07 Juli 2022
Tim Siber Kemenkominfo Siaga Hadapi Konten Negatif Jelang Pemilu 2024

Ilustrasi. (Foto: Pixabay/memyselfaneye)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ancaman berita hoaks dan ujaran kebencian saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diprediksi bakal ramai.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan, telah menyiapkan dukungan teknologi informasi, tim keamanan siber, dan penangkal konten negatif.

Menurut dia, Kominfo telah melengkapi peralatan-peralatannya, menambah cyber drone, dan mempunyai tim cyber security yang bekerja 24 jam sehari.

Baca Juga:

KPU Bersiap Hadapi Serangan Siber dan Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024

"Ini untuk melakukan surveilans terhadap ruang digital dan serangan siber,” jelasnya, Kamis (7/7).

Lewat peningkatan kapasitas perangkat dan teknologi, Johnny mengharapkan akan dapat membantu pelacakan konten negatif dengan skema alphabetical dan numerical.

“Alphabetical dan juga numerical, jadi bisa membacanya baik huruf maupun angka. Untuk menjaga ruang digital dari serangan siber, sudah ada lintas koordinasi antarkementerian dan lembaga atau yang kita sebut dengan tim cyber respons (CSIRT),” kata dia.

Johnny menjelaskan, tim respons cepat keamanan siber itu memiliki tugas merespons seluruh serangan siber yang mengarah ke aplikasi pemerintah.

Dia memperingatkan agar para peretas tak melakukan aksi peretasan yang dilakukan karena tidak ada gunanya.

“Apabila melakukan serangan terhadap ruang digital secara khusus untuk aktivitas perekonomian masyarakat atau aktivitas sosial politik yang berkaitan dengan sirkulasi demokrasi itu tidak bermanfaat, janganlah,” imbaunya.

Baca Juga:

Bawaslu Prediksi Politik Identitas Bakal Marak Jelang Pemilu 2024

Secara khusus, Kementerian Kominfo juga rutin berkomunikasi dengan seluruh platform digital baik global dan lokal.

Johnny yang juga Sekjen Partai NasDem ini meminta penyelenggara platform digital terus menjaga sistem keamanan dan melengkapi dengan teknologi keamanan enkripsi yang baik, kuat, serta menyiapkan tim yang dapat merespons insiden dengan cepat.

“Saya berharap, bentuk kerja sama kita semuanya termasuk kerja sama media untuk belajar dari pengalaman kita sebelumnya pada pemilu-pemilu berikut untuk kita cegah post truth,” tutur Johnny.

Secara khusus kepada seluruh pihak untuk menjaga penyelenggaraan pemilu berlangsung dengan baik, aman, dan lancar.

Pria asal Nusa Tenggara Timur ini optimistis, dengan kerja keras KPU, koordinasi lintas kementerian/lembaga, partisipasi dan peran sektor masyarakat termasuk media, Indonesia bisa menyelenggarakan pemilu dengan baik.

“Pemilihan umum yang menggembirakan masyarakat dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar hebat, yang nanti akan mengantar masyarakat menuju era baru Indonesia setelah 2024,” harapnya. (Knu)

Baca Juga:

Survei CiGMark, PDIP Raih Dukungan Terbesar Jika Pemilu Digelar Hari Ini

#Penyebar Hoaks #Kemenkominfo #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hoaks Kejahatan di Jakarta Viral, Diskominfotik Didesak Patroli Siber
warga untuk bijak dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menyaring konten-konten yang dikonsumsi sebelum dibagikan di akunnya masing-masing.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 Juni 2026
Hoaks Kejahatan di Jakarta Viral, Diskominfotik Didesak Patroli Siber
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sebut MBG Membebani APBN
Tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sebut MBG Membebani APBN
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Diam Diam Lunasi Utang Kereta Cepat
Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci “Prabowo lunasi utang proyek Whoosh” ke mesin pencari Google.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
 [HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Diam Diam Lunasi Utang Kereta Cepat
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pasbata Nilai Tuduhan Terhadap Seskab Tidak Masuk Akal, Hanya Fitnah Personal
David juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Pasbata Nilai Tuduhan Terhadap Seskab Tidak Masuk Akal, Hanya Fitnah Personal
Indonesia
Komdigi Sebut Video Fitnah terhadap Prabowo Hoaks, Peringatkan Ancaman Hukum
Komdigi menegaskan video berisi fitnah terhadap Prabowo Subianto adalah hoaks dan mengandung ujaran kebencian. Penyebarnya terancam UU ITE.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 01 Mei 2026
Komdigi Sebut Video Fitnah terhadap Prabowo Hoaks, Peringatkan Ancaman Hukum
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Bagikan