Mula Akmal
MerahPutih.com- Persiapan Pemilu 2024 terus dimatangkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari menyatakan, pertemuan tersebut guna membahas membahas pencegahan serangan siber jelang Pemilu 2024.
Baca Juga:
Dia menduga, kekerasan verbal dalam dunia maya marak terjadi di masa-masa pemilu. Karena itu, KPU berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan pencegahan.
"Kita hindari penggunaan kekerasan apakah itu kekerasan fisik, apa itu kekerasan verbal, yang paling penting penggunaan fitnah hoaks segala macam bagian dari kekerasan verbal," kata Hasyim kepada wartawan, Rabu (6/7).
Hasyim mengungkapkan, pencegahan tersebut dilakukan agar tidak ada disinformasi di masyarakat nantinya. Sebab, disinformasi nantinya akan mengakibatkan kebingungan di masyarakat.
"Mengapa perlu dicegah dan ditangani, karena ini membuat disinformasi yang kemudian masyarakat menjadi bingung," tuturnya.
Selain dengan Kominfo, KPU juga akan berkoordinasi dengan lembaga terkait lainnya. Koordinasi itu penting dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks yang berkaitan dengan pemilu.
"Sebelumnya sudah ada KPU, Bawaslu, Kominfo, Dewan Pers, Komisi Penyiaran itu juga sering duduk bersama merumuskan itu," katanya.
Hasyim mengatakan, KPU berharap pemerintah memberikan dukungan kepemiluan berkaitan infrastruktur jaringan maupun teknologi informasi. Sebab, penyelenggaraan pemilu ke depan, termasuk Pemilu maupun Pilkada 2024 akan berbasiskan teknologi informasi.
Baca Juga:
KPU, kata Hasyim, menyadari tidak bisa bekerja sendirian dalam pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi (TI) tersebut.
"Diantara mitra kerja KPU untuk hal yang satu ini yaitu layanan kepemiluan berbasis teknologi informasi adalah Kementerian komunikasi dan Informatika," ujar Hasyim.
Hasyim mencontohkan, salah satu sistem berbasis TI saat ini adalah Sistem Daftar Pemilih (Sidalih) yang memudahkan pemilih bisa mengecek apakah sudah terdaftar atau belum dengan mengetik nama dan NIK serta mengecek alokasi TPS.
Menurut Hasyim, diperlukan penguatan jaringan serta infrastruktur dari Kementerian Kominfo. Terlebih, lanjut Hasyim, adanya ancaman serangan siber yang bisa menyerang kapan pun, sehingga dibutuhkan penguatan.
"Supaya kemudian kalau KPU menggunakan sistem informasi rekapitulasi, nanti pada penghitungan suara di TPS itu pengiriman hasil dan dalamnya biar supaya ada percepatan dan kemudian aspek transparansi akuntabilitasnya," ujar Hasyim.
Menkominfo, Johnny Plate memastikan, dukungan untuk akses dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi kepemiluan baik dari sisi hulu maupun hilir. Johnny juga mengatakan, Kementerian Kominfo akan membantu menjaga dan merawat aplikasi-aplikasi di KPU.
"Dan pemanfaatannya untuk bersama-sama menjaga terhadap serangan-serangan siber," kata Johnny yang juga Sekjen Partai Nasdem ini. (Knu)
Baca Juga:
