Terungkap, Setnov Minta Diskon Harga Chip e-KTP kepada Johannes Marliem

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 13 Desember 2017
Terungkap, Setnov Minta Diskon Harga Chip e-KTP kepada Johannes Marliem

Sidang dakwaan Setnov di Pengadilan Tipikor, Rabu (13/13). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR nonaktif Setya Novanto disebut meminta besar dari harga chip untuk proyek pengadaan e-KTP. Hal tersebut terungkap saat Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan dakwaan Setnov dalam perkara korupsi proyek e-KTP.

JPU KPK menjelaskan, awalnya Setnov mendapat penjelasan dari Charles Sutanto Ekpradja selaku Country Manager HP Enterprise Service, soal harga Automated Fingerprint Identification System (AFIS) merek L-1 yang disediakan Johannes Marliem lewat PT Biomorf Lone Indonesia.

"Charles menginformasikan bahwa harga AFIS merek L-1 (model chip e-KTP) terlalu mahal," ungkap seorang Jaksa KPK saat membacakan dakwaan Setnov di Pengadilan Tipikor, Rabu (13/13).

Setelah mendapatkan informasi tersebut, Ketua Umum Partai Golkar nonaktif itu secara khusus memanggil Johannes Marliem ke rumahnya di Jalan Wijaya XIII, Nomor 19, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk meminta penjelasan soal harga AFIS merek L-1.

Marliem kemudian menjelaskan kepada Setnov bahwa harga AFIS merek L-1 adalah US$ 0,5 (lima sen dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp 5.000 per penduduk atau satu keping e-KTP.

"Terdakwa (Setya Novanto) kemudian meminta diskon 50 persen," tutur Jaksa.

Namun, saat itu Marliem hanya memberikan diskon sebesar 40 persen atau sebesar US$ 0,2 yang setara dengan Rp 2.000. Diskon tersebut disepakati akan diberikan ke Setnov dan anggota DPR periode 2009-2014 sebagai komitmen fee sebesar 5 persen dari total nilai proyek e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun.

"Terdakwa (Setya Novanto) memahami dan menyetujuinya," ucap Jaksa.

Dalam proyek e-KTP ini, Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagaimana ditentukan pada kontrak awal berkewajiban mencetak 172.015.400 keping. Namun realisasinya, Konsorsium PNRI hanya dapat melakukan pengadaan 122.109.759 keping e-KTP.

Konsorsium PNRI sendiri beranggotakan Perum PNRI, PT Sucofindo, PT Quadra Solution, PT LEN Industri, dan PT Sandipala Arthaputra. Konsorsium bentukan Tim Fatmawati itu telah disiapkan jauh sebelum tender proyek e-KTP.

Sebagaimana tertuang dalam dakwaan, Setnov disebut menerima uang sebesar US$ 7,3 juta dan jam tangan merek Richard Mille seri RM 011 senilai US$ 135 ribu dalam proyek yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 2.3 triliun tersebut. (Pon)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Sidang Dilanjutkan, Hakim Izinkan Jaksa KPK Bacakan Dakwaan Setnov

#Korupsi E-KTP #Setya Novanto #Komisi Pemberantasan Korupsi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Sidang gugatan pembatalan bebas bersyarat Setya Novanto masuk tahap akhir. Kuasa hukum ARRUKI dan LP3HI mengungkap ada dugaan cacat hukum.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Indonesia
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Tidak ada alasan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengembalikan status 57 orang korban TWK KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 24 Februari 2026
KI Putuskan Hasil TWK KPK Harus Dibuka, KPK Ngaku Ingin Telaah Dulu
Indonesia
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Jubir Prabowo sekaligus Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh itu untuk berdiskusi.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Bertemu Abraham Samad dan Mantan Kabareskrim, Presiden Prabowo Minta Masukan soal Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
KPK memberikan perhatian khusus kepada Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan jajarannya
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Kabupaten Bekasi Ditetapkan Zona Merah KPK, Raih Skor MCSP Terendah Keempat Se-Jawa Barat
Indonesia
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Setya Novanto diminta kembali ke penjara jika bebas bersyarat dibatalkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Indonesia
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Diketahui, kader Gerindra itu menjadi Bupati Mempawah selama dua periode 2009-2014 dan 2014-2018
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 Agustus 2025
KPK Dalami Peran Gubernur Kalbar Ria Norsan di Kasus Proyek Jalan Mempawah
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Indonesia
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Pemberlakuan bebas bersyarat merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Bagikan