Terungkap! Alasan DPRD DKI Pernah Berikan 'Lampu Hijau' Anies Bangun 'Getah-Getih'

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 18 Juli 2019
Terungkap! Alasan DPRD DKI Pernah Berikan 'Lampu Hijau' Anies Bangun 'Getah-Getih'

Hiasan bambu 'Getah Getih' di Bundaran HI (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono membongkar alasan para anggota Dewan Kebon Sirih memberikan 'lampu hijau' kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membangun seni Bambu 'Getah Getih' pada Agustus 2018.

"Dulu kan pernah kita pertanyakan katanya kan tahan lama. Karena ada dia punya alat untuk bisa membuat bambu tahan lama gitu loh. Itu awal yang kita denger seperti itu,"ujar Gembong dikonfirmasi wartawan, Kamis (18/7).

Baca Juga: Anies Pasang Bambu Getah Getih Lalu Dibongkar, DPRD: Mubazir!

"Tapi itu karena barang seni, maka waktu itu oke saja kita apresiasi," sambung Gembong.

Selain itu, DPRD menyetujui langkah Anies tersebut lantaran ingin memberikan ruang lebih bagi seniman di Ibu Kota. "Tapi kalau faktanya sekarang sudah dibongkar artinya fakta apa yang sekarang disampaikan tidak sesuai," cetus Gembong.

'Getah Getih' setelah dibongkar (MP/Asropih)

Kedepan, Anies diharapakan untuk lebih hati-hati dalam menggelontorkan anggaran. Karena menurutnya, pemasangan karya seni Bambu 'Getah Getih' merupakan hal sia-sia atau mubazir lantaran belum genap satu tahun instalasi Getah Getih itu dibongkar.

Baca Juga: Alasan Pemprov DKI Bongkar Pajangan Bambu Rp550 Juta di Bundaran HI

Gembong menegaskan, anggaran yang dipakai untuk memasang 'Getah Getih' berasal dari uang rakyat yang harus sesuai penggunaannya.

"Sudah pasti (penggunaan anggaran), itu harus hati-hati kan duit rakyat tidak sedikit. Bahwa saat itu kita berikan apresiasi kepada gubernur untuk menghidupkan kreatifitas seni untuk ditampilkan di DKI Jakarta ya tapi harus proporsional," ucap Gembong. (Asp)

#Budidaya Bambu #Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Keputusan ini juga dilatarbelakangi oleh aksi unjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial Demokrasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
Indonesia
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi soal tunjangan rumah anggota DPRD DKI. Ia mengatakan, sudah menjalin komunikasi dengan DPRD DKI.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi
Indonesia
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta menuai protes. Selain itu, besaran gaji dan tunjangannya lebih besar dari DPR RI.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
Indonesia
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menyoroti tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Tunjangan tersebut berkisar Rp 78,8 juta dan Rp 70,4 juta.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas
Bagikan