Teriakan Anies-AHY Duet Maut 2024 Menggema di Pelantikan Pengurus Demokrat DKI

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 15 Maret 2022
Teriakan Anies-AHY Duet Maut 2024 Menggema di Pelantikan Pengurus Demokrat DKI

Pelantikan pengurus DPD Demokrat DKI Jakarta periode 2022-2027 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (15/3). Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghadiri pelantikan pengurus DPD Demokrat DKI Jakarta periode 2022-2027 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (15/3).

Saat memasuki ruang pelantikan, Anies dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terlihat kompak berjalan berdampingan diiringi dengan kesenian keagamaan Hadroh dan dikawal oleh sejumlah kader Demokrat.

Baca Juga

AHY Ingatkan Sejarah Reformasi 98 Ketika Pemimpin Lupa Turun Takhta

Ada momen yang menarik saat Anies diperkenankan naik panggung untuk sesi foto bersama dengan seluruh pengurus Demokrat DKI Jakarta.

Gubernur DKI Anies Baswedan bersama Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyno (AHY). Foto: MerahPutih.comAsropih
Gubernur DKI Anies Baswedan bersama Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyno (AHY). Foto: MerahPutih.com/Asropih

Terdengar, gema suara yang berasal dari para kader partai berlambang Mercy itu untuk menduetkan Anies dan AHY pada kontestasi politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Duet maut, Anies-AHY 2024," teriak kader Demokrat.

"Anies-AHY berjuang bersama di tahun 2024," sorak kader Demokrat lainnya.

Baca Juga

Anies dan AHY Kompak Datang Masuk Beriringan

Dalam kesempatan ini, AHY menyampaikan pidato politik tentang pencapaian-pencapaian Partai Demokrat selama dua tahun di bawah kepemimpinannya.

Anak sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga akan menegaskan sikap Demokrat atas isu-isu nasional yang menjadi perhatian publik, termasuk wacana perpanjangan kekuasaan yang terus digaungkan elemen-elemen penguasa.

Selain Anies, turut hadir Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan sejumlah pimpinan partai politik lainnya di Jakarta di antaranya Basri Baco dari Golkar, Khoirudin dari PKS, Rany Maulani dari Gerindra dan lainnya. (Asp)

Baca Juga

Gerindra Ogah Tambah Polemik Terkait Big Data Penundaan Pemilu

#Partai Demokrat #Anies Baswedan #Agus Harimurti Yudhoyono #Partai Politik #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Penunjukan AHY sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
AHY menegaskan lonjakan harga tiket pesawat akibat kenaikan harga minyak dunia harus tetap dalam batas kewajaran. P
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Bagikan