Pilpres 2019

Tentukan Arah Dukungan di Pilpres 2019, PBB Tunggu Hasil Rakornas

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 29 November 2018
Tentukan Arah Dukungan di Pilpres 2019, PBB Tunggu Hasil Rakornas

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (tengah) bersama sejumlah kader meluapkan kegembiraan usai sidang ajudikasi Bawaslu (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Partai Bulang Bintang (PBB) sampai saat ini belum menentukan dukungan untuk Pilpres 2019. Meski sebagian kadernya telah menyatakan mendukung pasangan Prabowo-Sandi, dan sang Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, PBB secara partai masih menunggu hasil Rakernas.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menegaskan partainya belum memutuskan akan mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2019. Keputusan dukungan akan ditentukan setelah hasil rapat koordinasi nasional (Rakornas).

"Keputusan dukungan akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PBB pada Januari 2019," kata Yusril saat memberikan pembekalan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komite Aksi Pemenangan Pemilu PBB, di Jakarta, Kamis (29/11).

Ia berharap dalam Rakornas nanti akan semakin jelas arah dukungan kepada salah satu calon presiden dan calon wakil presiden.

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra
Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Foto: MP/Win

"Sekarang ini kita ingin proses pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis, dengan matang, walaupun kita tahu PBB ini dalam posisi tidak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Jadi akan seperti apa, akan kita putuskan bersama-sama," tuturnya.

Yusril Ihza Mahendra juga masih terus melakukan sosialisasi dan penjajakan hingga ke daerah terkait kepada paslon mana dukungan akan dijatuhkan. Dengan demikian, apapun keputusan PBB nantinya merupakan sebuah keputusan yang dikehendaki partai.

"Proses sosialisasi sudah bisa dijalankan. Saya juga pergi ke daerah-daerah untuk menjajaki arah dukungan PBB yang akan datang. Saya mengharapkan dapat terjadi saling paham memahami. Ada pertimbangan politik, yang sesungguhnya ingin menyelamatkan PBB supaya tetap eksis di pemilu yang akan datang," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Yusril sebagaimana dilansir Antara menambahkan keputusannya menjadi kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sempat menimbulkan gonjang-ganjing di internal partainya, tetapi saat ini persoalan tersebut sudah selesai.

"Walaupun gonjang ganjing saya jadi 'lawyer' Pak Jokowi menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan internal PBB, tetapi setelah dijelaskan dalam kurun waktu satu bulan, diperoleh pemahaman yang sama dan dukungan masyarakat juga sudah semakin meluas," tandas Yusril Ihza Mahendra.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Keluarga Pendiri NU Dukung Prabowo-Sandi, Cak Imin Tak Merasa Digembosi

#Partai Bulan Bintang #Yusril Ihza Mahendra #Pilpres 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Alasan Penerapan Restorative Justice untuk Delpedro Marhaen Belum Bisa Dilakukan
Delpedro dituduh menghasut para pelajar dan anak-anak untuk terlibat dalam aksi anarkis di beberapa lokasi unjuk rasa
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Menko Yusril Jelaskan Alasan Penerapan Restorative Justice untuk Delpedro Marhaen Belum Bisa Dilakukan
Indonesia
Demo di Indonesia Jadi Sorotan Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yusril Pastikan Penuhi Tuntutan 17+8
pemerintah bakal merespons positif 17+8 Tuntutan Rakyat yang dirangkum usai unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah hingga akhir Agustus lalu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Demo di Indonesia Jadi Sorotan Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yusril Pastikan Penuhi Tuntutan 17+8
Indonesia
Kontroversi Permintaan Amnesti Immanuel Ebenezer, Menko Yusril Beri Update Terbaru
Kasus pemerasan di Kemenaker ini dianggap merugikan masyarakat karena biaya sertifikasi K3 melonjak dari Rp275 ribu menjadi Rp6 juta
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
Kontroversi Permintaan Amnesti Immanuel Ebenezer, Menko Yusril Beri Update Terbaru
Indonesia
Yusril Sebut Prabowo Tegas Berantas Tambang Ilegal hingga Judi Online Tanpa Pandang Bulu
Presiden RI, Prabowo Subianto, bakal memberantas tambang ilegal hingga judi online tanpa pandang bulu.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Yusril Sebut Prabowo Tegas Berantas Tambang Ilegal hingga Judi Online Tanpa Pandang Bulu
Indonesia
Menko Yusril Dukung Daud Beureu'eh Jadi Pahlawan Nasional
Yusril dukung usulan masyarakat Aceh agar Teungku Muhammad Daud Beureu'eh dicalonkan sebagai Pahlawan Nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 11 Juli 2025
Menko Yusril Dukung Daud Beureu'eh Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Pejuang dan Tokoh Pendiri DI/TII Daud Beureueh Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Ini Kiprahnya
Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara pada era Orde Lama dan Orde Baru juga pernah dianggap pemberontak PRRI.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 Juli 2025
Pejuang dan Tokoh Pendiri DI/TII Daud Beureueh Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Ini Kiprahnya
Indonesia
Klarifikasi Menko Yusril: Wapres Gibran Tak akan Berkantor di Papua
Yusril sebut Wakil Presiden mempunyai tugas-tugas konstitusional yang telah diatur oleh UUD 1945.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 09 Juli 2025
Klarifikasi Menko Yusril: Wapres Gibran Tak akan Berkantor di Papua
Indonesia
Menko Yusril Luruskan Wapres Gibran Bukan Pindah Kantor ke Papua, Itu Melanggar UUD
Secara konstitusional tempat kedudukan Presiden dan Wapres tidak mungkin terpisah.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 Juli 2025
Menko Yusril Luruskan Wapres Gibran Bukan Pindah Kantor ke Papua, Itu Melanggar UUD
Indonesia
Soal Kematian Juliana Marins, Brasil Diingatkan Jangan Sampai Terjadi Ketegangan Politik dengan Indonesia
Hal ini seperti disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra merespons rencana Brasil menempuh jalur hukum.
Frengky Aruan - Jumat, 04 Juli 2025
Soal Kematian Juliana Marins, Brasil Diingatkan Jangan Sampai Terjadi Ketegangan Politik dengan Indonesia
Indonesia
Polemik Status Pulau Aceh Tuntas, Yusril Imbau Masyarakat Pahami Aturan Batas Daerah
Yusril menegaskan bahwa tidak ada pihak yang menafikan peran penting MoU Helsinki sebagai dasar penyelesaian masalah Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah RI.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Juni 2025
Polemik Status Pulau Aceh Tuntas, Yusril Imbau Masyarakat Pahami Aturan Batas Daerah
Bagikan