Tentang Wacana Pemindahan Ibu Kota, Fadli Zon: Itu Omong Kosong Jokowi

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 01 Mei 2019
Tentang Wacana Pemindahan Ibu Kota, Fadli Zon: Itu Omong Kosong Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Foto: MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menganggap rencana pemindahan ibu kota hanya sebatas pengalihan isu belaka. Ia yakin, rencana ini akan hilang dengan sendirinya.

Menurutnya, hal serupa juga pernah direncanakan beberapa tahun yang lalu, yakni isu pemindahan ibu kota, nanun kemudian reda begitu saja.

suasan Jakarta. Foto: Net
suasan Jakarta. Foto: Net

"Itu saya kira wacana isapan jempol saja untuk mengalihkan isu. Dulu juga begitu empat tahun, lima tahun yang lalu. Nanti juga reda sendiri," kata Fadli di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu (1/5).

Fadli mengatakan, jika pemerintah berniat mewujudkannya pemindahan ibu kota, maka harus mempersiapkannya matang-matang. "Sudahlah, ini omong kosong. Omong kosong yang dilakukan oleh Presiden Jokowi," ujarnya.

Terkait keputusan pemindahan ibu kota, sebelumnya Jokowi mengatakan rencana ini nantinya akan dikonsultasikan ke DPR selaku lembaga legislatif. Saat ini, sudah ada 3 kandidat lokasi ibu kota baru

"Itu harus ada pembicaraan bukan asal ngomong. kalau ini kan asal ngecap aja. Kalau mau memindahkan ibukota ayo duduk, rencanakan dengan matang, bukan lontaran-lontaran saat tiba akal, gitu," tutup Fadli. (Knu)

Baca Juga: Terkait Wacana Pemindahan Ibu Kota, DPR: Harus Ada Kajian Mendalam

#Joko Widodo #Fadli Zon #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Kepercayaan publik tidak dibangun dari pidato atau laporan, tetapi dari tindakan nyata
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Indonesia
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Rokhmat mendesak pemerintah agar lahan milik PTPN dan Perhutani di Pulau Jawa segera dikembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air yang padat vegetasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Meski semangat awal aturan ketenagakerjaan adalah melindungi tenaga kerja lokal, Charles menekankan pentingnya memberikan hak bagi WNA yang merupakan bagian dari keluarga Indonesia
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Indonesia
Wamenkeu Keponakan Prabowo Lolos Uji Kepatutan Deputi Gubernur BI di DPR
Alasan Komisi XI DPR memilih Thomas Thomas karena figur yang bisa diterima semua partai politik
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Wamenkeu Keponakan Prabowo Lolos Uji Kepatutan Deputi Gubernur BI di DPR
Indonesia
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Pemerintah tidak boleh menyamakan birokrasi negara dengan korporasi dalam hal pengupahan, namun tetap harus menemukan formulasi upah yang memanusiakan guru
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Indonesia
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Jangan ada nanti penyidik yang di daerah-daerah tidak mendengar arahan Wassidik, tapi mau menetapkan tersangka tidak berani
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Indonesia
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
OJK harus meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran dengan melibatkan Satgas PASTI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Indonesia
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
BNPB harus bisa langsung bekerja sama dengan gubernur, bupati, pemerintah daerah, bahkan dengan Polres, Polsek, dan Kodim
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
Indonesia
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Trauma mendalam akibat bencana dapat menghambat perkembangan intelektual anak jika tidak ditangani oleh tenaga ahli
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Bagikan