Terkait Wacana Pemindahan Ibu Kota, DPR: Harus Ada Kajian Mendalam

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 01 Mei 2019
Terkait Wacana Pemindahan Ibu Kota, DPR: Harus Ada Kajian Mendalam

suasan Jakarta. Foto: Net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi berharap sebelum putusan memindahkan ibukota negara sebisa mungkin adanya kajian mendalam daerah mana yang layak dijadikan ibu kota.

Dia menuturkan di era Soekarno daerah yang dinilai cukup baik untuk dijadikan ibu kota di luar DKI Jakarta adalah Kalimantan. Mengingat Kalimantan tidak berada pada dua lempeng bumi yang sering mengalami gempa. Selain itu pertimbangan di Pulau itu rasio penduduk masih sedikit ketimbang luas wilayah.

“Harus ada kajiannya. Misalnya dulu kan wacana ini sudah ada. Mau dipindah ke Kalimantan karena jauh dari lempeng yang berpotensi gempa besar dan masyarakatnya sedikit dibanding jumlah. Kalau sekarang kan alasan kemacetan dan pencemaran. Jadi harus dicari yang bisa terhindar dari pencemaran daerah mana,” ujar Awiek kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/4).

Achmad Baidowi
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi

Selain itu, kalau sampai akhirnya DKI Jakarta dipindah harus ada kajian mendalam terkait rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang agar tidak mengulang kesalahan lagi di Jakarta

“Mulai dari sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, sistem transportasi, serta aspek keamanan. Jangan pula di ibu kota yang baru justru macet, banjir, kriminalitas menjadi masalah baru,” jelas Awiek.

Pernyataan Achmad Baidowi ini disampaikan karena DKI Jakarta dinilai terlalu berat menjadi kota pemerintahan sekaligus pusat niaga di Indonesia.

“Tentu saya saya sangat setuju kalau sampai keputusan itu dilakukan. Menurut saya memang Indonesia harus dilakukan pemerataan ekonomi, pendidikan. Jadi nanti kalau Jakarta hanya dijadikan tata perniagaan saja. Pusat pemerintahan dimana pasti perekonomian dan pendidikan otomatis maju,” kata dia. (Knu)

#Pemindahan Ibu Kota
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
Legislator Harap Segera Ada Kepala OIKN Definitif untuk Selaraskan Visi-Misi Prabowo
Sekaligus segera menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) terkait kepemimpinan Otorita IKN
Angga Yudha Pratama - Kamis, 31 Oktober 2024
Legislator Harap Segera Ada Kepala OIKN Definitif untuk Selaraskan Visi-Misi Prabowo
Indonesia
Jokowi Isyaratkan Prabowo yang Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN
Jokowi menegaskan buka hanya gedung yang siap, melainkan listrik, furnitur, hingga sumber daya manusia
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 September 2024
Jokowi Isyaratkan Prabowo yang Teken  Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN
Indonesia
Pembangunan IKN Terhambat, Jokowi Ungkap Penyebabnya
Jokowi mengungkapkan penyebab pembangunan IKN terhambat. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan Kalimantan Timur selalu diguyur hujan setiap harinya.
Soffi Amira - Selasa, 16 Juli 2024
Pembangunan IKN Terhambat, Jokowi Ungkap Penyebabnya
Indonesia
Pengamat Nilai Reputasi Negara Dipertaruhkan Saat Upacara HUT RI di IKN
Reputasi negara dipertaruhkan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 Juli 2024
Pengamat Nilai Reputasi Negara Dipertaruhkan Saat Upacara HUT RI di IKN
Indonesia
Nasib Kantor Milik Pemerintah Pusat Saat Ibu Kota Pindah ke IKN
Jadi nanti Keputusan Presiden itu termasuk mengatur tahapan perpindahan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juli 2024
Nasib Kantor Milik Pemerintah Pusat Saat Ibu Kota Pindah ke IKN
Indonesia
Ibu Kota Pindah ke IKN, GBK dan Monas Tetap jadi Aset Negara
Jadi nanti Keputusan Presiden itu termasuk mengatur tahapan perpindahan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juli 2024
Ibu Kota Pindah ke IKN, GBK dan Monas Tetap jadi Aset Negara
Bagikan