Terkait Wacana Pemindahan Ibu Kota, DPR: Harus Ada Kajian Mendalam
suasan Jakarta. Foto: Net
MerahPutih.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi berharap sebelum putusan memindahkan ibukota negara sebisa mungkin adanya kajian mendalam daerah mana yang layak dijadikan ibu kota.
Dia menuturkan di era Soekarno daerah yang dinilai cukup baik untuk dijadikan ibu kota di luar DKI Jakarta adalah Kalimantan. Mengingat Kalimantan tidak berada pada dua lempeng bumi yang sering mengalami gempa. Selain itu pertimbangan di Pulau itu rasio penduduk masih sedikit ketimbang luas wilayah.
“Harus ada kajiannya. Misalnya dulu kan wacana ini sudah ada. Mau dipindah ke Kalimantan karena jauh dari lempeng yang berpotensi gempa besar dan masyarakatnya sedikit dibanding jumlah. Kalau sekarang kan alasan kemacetan dan pencemaran. Jadi harus dicari yang bisa terhindar dari pencemaran daerah mana,” ujar Awiek kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/4).
Selain itu, kalau sampai akhirnya DKI Jakarta dipindah harus ada kajian mendalam terkait rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang agar tidak mengulang kesalahan lagi di Jakarta
“Mulai dari sistem tata letak perkantoran, infrastruktur, sistem transportasi, serta aspek keamanan. Jangan pula di ibu kota yang baru justru macet, banjir, kriminalitas menjadi masalah baru,” jelas Awiek.
Pernyataan Achmad Baidowi ini disampaikan karena DKI Jakarta dinilai terlalu berat menjadi kota pemerintahan sekaligus pusat niaga di Indonesia.
“Tentu saya saya sangat setuju kalau sampai keputusan itu dilakukan. Menurut saya memang Indonesia harus dilakukan pemerataan ekonomi, pendidikan. Jadi nanti kalau Jakarta hanya dijadikan tata perniagaan saja. Pusat pemerintahan dimana pasti perekonomian dan pendidikan otomatis maju,” kata dia. (Knu)
Bagikan
Berita Terkait
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Legislator Harap Segera Ada Kepala OIKN Definitif untuk Selaraskan Visi-Misi Prabowo
Jokowi Isyaratkan Prabowo yang Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN
Pembangunan IKN Terhambat, Jokowi Ungkap Penyebabnya
Pengamat Nilai Reputasi Negara Dipertaruhkan Saat Upacara HUT RI di IKN
Nasib Kantor Milik Pemerintah Pusat Saat Ibu Kota Pindah ke IKN
Ibu Kota Pindah ke IKN, GBK dan Monas Tetap jadi Aset Negara