Targetkan 50 Kursi DPR, Plt Ketum PPP Minta Kader Kerja Keras

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 06 Februari 2023
Targetkan 50 Kursi DPR, Plt Ketum PPP Minta Kader Kerja Keras

Plt Ketum PPP Muhammad, Mardiono, meluncurkan logo dan nomor urut partai untuk Pemilu 2024, di Jakarta, Kamis (5/1/2023). ANTARA/HO-Humas PPP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai politik mulai memanaskan mesin partainya menjelang perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Salah satunya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Plt Ketum PPP, Mardiono mengatakan, partainya menargetkan meraih 50 kursi di DPR RI. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh kader untuk bekerja keras demi mencapai target tersebut.

Baca Juga

Ketum Bamus Betawi Ungkap Alasan Hengkang dari PPP

"Perlu memberikan ekstra penguatan terhadap dapil yang jadi target, sehingga PPP bisa mendapat 50 atau setidaknya 40 kursi,” tutur Muhamad Mardiono, Senin (6/2).

Muhamad Mardiono menekankan agar para kader bersaing sehat di dapilnya masing-masing. Sebab, dia menyebut tidak hanya kader yang diperjuangkan namun juga keterisian kursi.

“Sudah saya tekankan, bahwa sesama kader jika di satu dapil berpotensi mendapat dua kursi maka harus bersaing secara sehat. Yang kita bela di samping personil kader, tetapi juga kursinya harus diamankan,” jelas Mardiono.

Baca Juga

Ikuti Jejak Anak Haji Lulung, Ketum Bamus Betawi Hengkang dari PPP

Mardiono menyimpulkan bahwa seluruh kader telah sepakat untuk meningkatkan kerja elektoral termasuk incumbent.

Dia pun meminta para kader atau anggota fraksi PPP DPR RI untuk mendorong kembali konsolidasi di daerahnya masing-masing.

Ia memastikan, seluruh kader sepakat meningkatkan kerja elektoral, saat masa reses atau di luar reses.

"Ini untuk memiliki waktu berkunjung ke konstituen, melakukan konsolidasi ke daerah dan mengaktifkan kembali kerja elektoralnya,” tutupnya. (Knu)

Baca Juga

Alasan PPP Ubah Logo di Harlah ke-50

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Partai Politik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan