Targetkan 3.000 Kursi DPRD, PPP Perintahkan Caleg Miliki Pasukan Siber

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengumpulkan semua Anggota DPRD seluruh Indonesia pada 28-30 November ini. Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD diingatkan untuk menyukseskan pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai bagian koalisi.

Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, mewajibkan para anggota DPRD Fraksi PPP yang saat ini duduk di legislatif untuk kembali menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2024 dan menargetkan sebanyak 3.000 kursi di tingkat DPRD pada Pemilihan Umum Legislatif 2024.

Baca Juga:

Demokrat Minta Keputusan Jadwal Pemilu Awal Desember 2021

"Kita persilakan para anggota DPRD PPP yang saat ini duduk di legislatif untuk kembali maju menjadi calon legislatif dan menjadi nomor satu. Tetapi dengan syarat tidak ada konflik," katanya.

Selain itu, ia meminta setiap anggota DPRD sudah memiliki catatan pajang dalam suksesi Pemilu 2024 sehingga dari 1.059 anggota DPRD yang ada bisa bertugas melipatkan jumlah kursi yang diraihnya dan mengisi dapil yang kosong di daerah tetangga.

DPP PPP, kata ia, akan menyiapkan perangkat untuk menunjang pemenangan Pemilu 2024 di antaranya membantu pemenangan hingga tingkat TPS. Selain itu, DPP PPP akan masuk membantu di semua dapil untuk memahami bagaimana berkampanye dengan mudah.

"Mereka yang ditugaskan adalah orang yang bebas, merdeka, dan independen sehingga mereka ditugaskan dengan netral,” katanya.

Suharso mengatakan, kerja elektoral menjelang pemilu tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi harus dilakukan berirama, kontinu, dan konsisten.

"Kita harus punya pasukan siber, minimal 1 orang, ini sangat penting untuk melihat dan menjaga keelektoralan PPP. Dengan demikian, bisa melakukan kerja elektoral dengan langkah tepat. Kerja yang membangkitkan, mengajak, beruntun, dan kontinu insyaallah kita bisa menempatkan kembali PPP pada puncak kejayaan,” ujarnya.

DPP PPP, kata ia, yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah, harus bisa menyukseskan pemerintah sampai akhir periode seperti yang diamanatkan. Utamanya adalah dengan mendorong percepatan penyerapan anggaran.

Menurut catatan Suharso baru ada 7 provinsi yang penyerapan anggarannya di atas 80 persen dan baru ada 6 provinsi yang penyerapan anggarannya sebesar 70-80 persen. Sementara kata dia 2021 hanya tinggal satu bulan lagi.

Suharso mengatakan, percepatan penyerapan anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi, sebaliknya penyerapan anggaran yang terhambat tentu menyebabkan pembangunan tidak bergerak.

"Kita tahu, saat ini terjadi refocusing-refocusing anggaran di pemerintahan, tetapi itu tidak menjadi alasan dalam percepatan penyerapan anggaran," ujarya. (Knu)

Baca Juga:

Anggota DPR Ingin Pemerintah Segera Ajukan Revisi UU Pemilu