Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Tahapan pemilu 2024 segera dimulai. Agar tidak terjadi kekacauan pelaksanaan tahapan-tahapan dan jadwal Pemilu 2024, revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus segera dilakukan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menilai, waktu yang tepat apabila dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sebelum Juni 2022. Walaupun sikap Presiden kepada seluruh ketua umum partai koalisi pemerintah kala itu, tidak bersedia melakukan pembahasan revisi UU Pemilu.
Baca Juga:
Reaksi PSI Usai MK Tolak Gugatan Kewajiban Verifikasi Partai Peserta Pemilu
Ia menilai, lebih baik jika sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai, aturan pemilu pada level undang-undang sudah final ditetapkan.
"Revisi UU Pemilu menjadi kebutuhan bersama untuk memperbaiki berbagai kekurangan pelaksanaan Pemilu 2019 yang disebabkan norma-norma aturan pada level undang-undang," katanya.
Luqman mengatakan, seluruh fraksi di Komisi II DPR RI sudah membahas serius dan mendalam berbagai perbaikan aturan pemilu yang diperlukan, dari masa sidang tahun 2020 sampai Februari 2021.
"Pembahasan revisi UU Pemilu dihentikan Komisi II DPR RI setelah Presiden RI menyampaikan sikapnya bahwa Pemerintah tidak bersedia melanjutkan pembahasan revisi dengan berbagai pertimbangan," katanya.
Ia mengakui, pembentukan suatu undang-undang tidak bisa dilakukan hanya oleh DPR saja, tetapi juga harus bersama pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan sikap Presiden tersebut, akhirnya Komisi II mengambil keputusan dan menyampaikan kepada pimpinan DPR bahwa pembahasan revisi UU Pemilu tidak dilanjutkan.
"Keputusan DPD RI yang meminta agar dilakukan revisi UU Pemilu, tentu kami perhatikan dan pertimbangkan. Selain itu, juga masukan dan desakan dari berbagai elemen masyarakat yang telah terlebih dahulu disampaikan, pasti menjadi catatan penting Komisi II DPR," katanya.
Ia menegaskan, apabila pada akhirnya pemerintah bersedia membahas revisi UU Pemilu, Komisi II DPR dengan bahagia menyambutnya.
"Kami akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur pembahasan UU," katanya. (Pon)
Baca Juga:
Kedepankan Norma, Legislator PDIP Dukung Pemilu 2024 Sebelum Puasa
