Tanggapi Wacana Dana Pensiunan PNS Rp1 Miliar, Demokrat: Jelas Dulu, Uangnya Dari Mana?

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 18 Februari 2020
 Tanggapi Wacana Dana Pensiunan PNS Rp1 Miliar, Demokrat: Jelas Dulu, Uangnya Dari Mana?

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan heran dengan wacana MenPAN RB Tjahjo Kumolo yang ingin memberikan dama pensiun ke Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS sebesar Rp 1 miliar.

Menurut Syarief harus jelas uang itu darimana sumbernya.

Baca Juga:

Menteri Tjahjo Kumolo Beri Syarat Boyong ASN ke Ibu Kota Baru

"Uangnya dari mana? Ekonomi lagi susah, pajak di luar target. Uangnya dari mana itu ya?" ujar Syarief kepada wartawan di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Menurut Syarief, Tjahjo harus memastikan anggaran tersedia jika ingin memberikan Rp 1 miliar kepada ASN yang memasuki masa pensiun dan jangan hanya menambah beban keuangan negara.

MenPAN RB Tjahjo Kumolo sebut pensiunan PNS akan dapat dana Rp1 miliar
Menpan RB Tjahjo Kumolo. ANTARA/Boyke Ledy Watra

"Dari mana uangnya? Pinjaman? Nanti rasio utang naik lagi. Sekarang saja udah 30 persen. Kalau minjam itu untuk yang produktif," ujar Syarief.

Di sisi lain, Syarief tak keberatan dengan usulan itu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, Syarief mengingatkan pemerintah tetap berpikir rasional dalam mengambil kebijakan.

"Boleh boleh saja, prinsipnya boleh, itu kan untuk kesejahteraan, maksudnya supaya pegawai yang pensiun itu bisa berusaha ya kan. Itu juga meningkatkan ekonomi. Tetapi persoalannya sekarang, untuk memberikan sebesar Rp 1 miliar itu uangnya dari mana?" tanya Syarief.

"Bagi saya sih bagus-bagus saja kan kewajiban kita kan untuk mensejahterakan rakyat, ya kan. Tapi harus rasional berpikir, asal uangnya ada. Kecuali kalau meminjam lagi," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengusulkan agar aparatur sipil negara (ASN) mendapatkan dana pensiun sebesar Rp 1 miliar. Ia mengatakan telah membahas hal tersebut dengan Menteri Keuangan serta pihak Bank Tabungan Negara (BTN).

Baca Juga:

Tenaga Honorer Bakal Dihapus, Begini Penjelasan MenPAN RB Tjahjo Kumolo

"Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan Ibu Menteri Keuangan soal bagaimana meningkatkan pensiun pegawai. Kita kemarin juga sudah mengundang BTN. BTN clear bisa menggaji dan kami juga sudah meminta begitu ASN pensiun minimal dapat Rp 1 miliar. Bisa dihitung dengan baik," kata Tjahjo di Hotel Bidakara Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (17/2).(Knu)

Baca Juga:

Wujudkan Reformasi Birokrasi, KPK Berharap Tjahjo Kumolo Jalan Cepat

#Syarief Hasan #Partai Demokrat #Tjahjo Kumolo #Menpan RB
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
Partai Demokrat Salurkan Bantuan untuk Kelompok Prasejahtera di Momen Paskah, Diharapkan Meringankan Beban di Tengah Gejolak Kebutuhan
Partai Demokrat melakukan kegiatan sosial dengan penyaluran sembako di Gereja Katolik Santo Andreas, Kedoya, Jakarta Barat, Minggu (12/4).
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Partai Demokrat Salurkan Bantuan untuk Kelompok Prasejahtera di Momen Paskah, Diharapkan Meringankan Beban di Tengah Gejolak Kebutuhan
Indonesia
Wacana Platform INAku, Janjikan Anak Baru Lahir Langsung Jadi Anggota Aktif BPJS Kesehatan
INAku bertujuan mengintegrasikan layanan kelahiran dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
Dwi Astarini - Senin, 06 April 2026
Wacana Platform INAku, Janjikan Anak Baru Lahir Langsung Jadi Anggota Aktif BPJS Kesehatan
Indonesia
Bicara dengan Gen Z di Jakarta, AHY Tekankan Kota Global Harus Berakar pada Identitas Lokal
AHY menegaskan modernisasi kota harus tetap berakar pada identitas lokal saat berdialog dengan generasi Z di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
Bicara dengan Gen Z di Jakarta, AHY Tekankan Kota Global Harus Berakar pada Identitas Lokal
Indonesia
4.000 ASN Bakal Ikut Pelatihan Komponen Cadangan, Ada Kuota Tiap Instansi
ASN yang menjadi komcad setelah dinyatakan memenuhi syarat, maka tidak langsung berangkat pada keesokan harinya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Februari 2026
4.000 ASN Bakal Ikut Pelatihan Komponen Cadangan, Ada Kuota Tiap Instansi
Berita Foto
AHY Beri Penghargaan ke Deddy Corbuzier dalam Perayaan Imlek Nasional 2026
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berikan penghargaan kepada Stafsus Menhan Bidang Komunikasi dan Publik, Deddy Corbuzier saat Perayaan Imlek.
Didik Setiawan - Kamis, 19 Februari 2026
AHY Beri Penghargaan ke Deddy Corbuzier dalam Perayaan Imlek Nasional 2026
Berita Foto
Atraksi Barongsai Meriahkan Perayaan Imlek Nasional 2026 Partai Demokrat di Jakarta
Atraksi barongsai meriahkan perayaan Imlek Nasional Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 Februari 2026
Atraksi Barongsai Meriahkan Perayaan Imlek Nasional 2026 Partai Demokrat di Jakarta
Berita Foto
Motivator Merry Riana Bareng Komunitas Tionghoa Resmi Bergabung dengan Partai Demokrat
Motivator sekaligus penulis buku Merry Riana menyampaikan sambutan saat Penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Didik Setiawan - Senin, 09 Februari 2026
Motivator Merry Riana Bareng Komunitas Tionghoa Resmi Bergabung dengan Partai Demokrat
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Bagikan