Tanggapi Wacana Dana Pensiunan PNS Rp1 Miliar, Demokrat: Jelas Dulu, Uangnya Dari Mana?

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 18 Februari 2020
 Tanggapi Wacana Dana Pensiunan PNS Rp1 Miliar, Demokrat: Jelas Dulu, Uangnya Dari Mana?

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan (Foto: antaranews)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan heran dengan wacana MenPAN RB Tjahjo Kumolo yang ingin memberikan dama pensiun ke Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS sebesar Rp 1 miliar.

Menurut Syarief harus jelas uang itu darimana sumbernya.

Baca Juga:

Menteri Tjahjo Kumolo Beri Syarat Boyong ASN ke Ibu Kota Baru

"Uangnya dari mana? Ekonomi lagi susah, pajak di luar target. Uangnya dari mana itu ya?" ujar Syarief kepada wartawan di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Menurut Syarief, Tjahjo harus memastikan anggaran tersedia jika ingin memberikan Rp 1 miliar kepada ASN yang memasuki masa pensiun dan jangan hanya menambah beban keuangan negara.

MenPAN RB Tjahjo Kumolo sebut pensiunan PNS akan dapat dana Rp1 miliar
Menpan RB Tjahjo Kumolo. ANTARA/Boyke Ledy Watra

"Dari mana uangnya? Pinjaman? Nanti rasio utang naik lagi. Sekarang saja udah 30 persen. Kalau minjam itu untuk yang produktif," ujar Syarief.

Di sisi lain, Syarief tak keberatan dengan usulan itu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, Syarief mengingatkan pemerintah tetap berpikir rasional dalam mengambil kebijakan.

"Boleh boleh saja, prinsipnya boleh, itu kan untuk kesejahteraan, maksudnya supaya pegawai yang pensiun itu bisa berusaha ya kan. Itu juga meningkatkan ekonomi. Tetapi persoalannya sekarang, untuk memberikan sebesar Rp 1 miliar itu uangnya dari mana?" tanya Syarief.

"Bagi saya sih bagus-bagus saja kan kewajiban kita kan untuk mensejahterakan rakyat, ya kan. Tapi harus rasional berpikir, asal uangnya ada. Kecuali kalau meminjam lagi," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengusulkan agar aparatur sipil negara (ASN) mendapatkan dana pensiun sebesar Rp 1 miliar. Ia mengatakan telah membahas hal tersebut dengan Menteri Keuangan serta pihak Bank Tabungan Negara (BTN).

Baca Juga:

Tenaga Honorer Bakal Dihapus, Begini Penjelasan MenPAN RB Tjahjo Kumolo

"Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan Ibu Menteri Keuangan soal bagaimana meningkatkan pensiun pegawai. Kita kemarin juga sudah mengundang BTN. BTN clear bisa menggaji dan kami juga sudah meminta begitu ASN pensiun minimal dapat Rp 1 miliar. Bisa dihitung dengan baik," kata Tjahjo di Hotel Bidakara Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (17/2).(Knu)

Baca Juga:

Wujudkan Reformasi Birokrasi, KPK Berharap Tjahjo Kumolo Jalan Cepat

#Syarief Hasan #Partai Demokrat #Tjahjo Kumolo #Menpan RB
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Indonesia
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Partai Demokrat membantah tuduhan dalang di balik kasus ijazah palsu Jokowi
Wisnu Cipto - Senin, 28 Juli 2025
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Indonesia
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
SBY dirawat karena membutuhkan istirahat usai menjalani rangkaian aktivitas yang sangat padat di dalam dan luar negeri.
Wisnu Cipto - Senin, 21 Juli 2025
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
Indonesia
Terungkap! Fleksibilitas Kerja ASN Bukan WFA, Begini Penjelasan Mengejutkan KemenpanRB
Sedangkan, Belanda itu telah mendorong partisipasi tenaga kerja perempuan dengan pengaturan jam kerja yang lebih pendek
Angga Yudha Pratama - Senin, 30 Juni 2025
Terungkap! Fleksibilitas Kerja ASN Bukan WFA, Begini Penjelasan Mengejutkan KemenpanRB
Indonesia
Pemprov DKI Usul ke Menpan RB, ASN di Jakarta Naik Transportasi Umum Tiap Rabu
Diharapkan, volume kemacetan Ibu Kota akan semakin menurun.
Dwi Astarini - Rabu, 25 Juni 2025
Pemprov DKI Usul ke Menpan RB, ASN di Jakarta Naik Transportasi Umum Tiap Rabu
Indonesia
Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting
Open recruitment program UMKM Kreatif meledak. Sekjen Demokrat ikut berperan penting dalam kehadiran program tersebut bagi para pelaku UMKM.
Soffi Amira - Kamis, 22 Mei 2025
Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting
Indonesia
Legislator Demokrat Harap TNI tak Jaga Kejagung secara Permanen
Legislator Demokrat, Hinca Panjaitan berharap, TNI tidak menjaga Kejagung secara permanen. Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Presiden No 66 Tahun 2025.
Soffi Amira - Kamis, 22 Mei 2025
Legislator Demokrat Harap TNI tak Jaga Kejagung secara Permanen
Indonesia
Legislator Demokrat Ingatkan Kejagung Jangan Jadi Bandit Demokrasi
Menurut Hinca, penetapan tersangka terhadap insan pers dengan dalil pemberitaan bakal memengaruhi transparansi penegakan hukum di Tanah Air.
Frengky Aruan - Rabu, 21 Mei 2025
Legislator Demokrat Ingatkan Kejagung Jangan Jadi Bandit Demokrasi
Indonesia
AHY Minta UMKM Diperkuat, Anggota DPR Hillary Brigitta Lasut Luncurkan Program Pembinaan
Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta agar UMKM diperkuat. Anggota DPR RI dapil Sulawesi Utara, Hillary Brigitta Lasut, langsung meluncurkan program ini.
Soffi Amira - Senin, 19 Mei 2025
AHY Minta UMKM Diperkuat, Anggota DPR Hillary Brigitta Lasut Luncurkan Program Pembinaan
Indonesia
Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Prihatin Gelombang PHK, Pemprov Harus Bertindak Strategis di Dunia Digital
Tingginya angka PHK ini harus menjadi perhatian kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha di Jakarta yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Mei 2025
Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Prihatin Gelombang PHK, Pemprov Harus Bertindak Strategis di Dunia Digital
Bagikan