Tanggapi Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim, Kejagung: Itu Hak Tersangka
Gedung Kejaksaan Agung. Foto: Twitter @KejaksaanRI
MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tidak mempermasalahkan langkah praperadilan yang diajukan tersangka kasus pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa gugatan tersebut merupakan hak hukum Nadiem sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan laptop untuk Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019–2022.
“Itu merupakan hak bagi tersangka,” ujar Anang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/9).
Baca juga:
Nadiem Makarim Daftar Praperadilan ke PN Jaksel, Gugat Penetapan Tersangka Dibatalkan
Menurutnya, praperadilan adalah mekanisme check and balance yang bisa digunakan tersangka dan kuasa hukumnya untuk menguji apakah tindakan aparat penegak hukum sudah sesuai prosedur. Meski demikian, ia memastikan penetapan Nadiem sebagai tersangka telah dilakukan sesuai aturan.
“Kejagung siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut. Sebetulnya ini juga merupakan check balancing bagi kami sebagai aparat penegak hukum,” jelasnya.
Saat disinggung mengenai keberatan kubu Nadiem yang menilai tidak ada bukti kerugian negara dalam penetapan tersangka, Anang enggan berkomentar lebih jauh. Ia menilai hal tersebut sudah masuk materi perkara dan akan dibuka di persidangan.
“Itu masuk ke pokok perkara. Nanti dibuktikan di persidangan,” katanya.
Baca juga:
Sidang Perdana Praperadilan Tersangka Nadiem Makarim Vs Kejagung Jumat 3 Oktober
Sebagai informasi, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) itu telah mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (23/9).
Nadiem tidak menerima status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019–2022. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Polri dan Kejagung Resmi Terapkan KUHP dan KUHAP Baru Mulai Hari Ini
Formappi Tagih KPK Tahan Dua Anggota DPR dalam Kasus CSR BI-OJK
Penyidikan Kasus Tambang Konawe Utara Dihentikan, KPK Ungkap Alasannya
KPK Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, MAKI Siap Gugat Praperadilan dan Minta Kejagung Ambil Alih
Prabowo Tegaskan Penertiban Kawasan Hutan: Kita Lawan Penyimpangan Puluhan Tahun!
Satgas PKH Rebut 4 Juta Hektare Hutan, 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang Ditagih Denda Rp 2,3 Triliun
Kejagung Selamatkan Rp 6,6 Triliun, Prabowo: Bisa Bangun 100 Ribu Rumah untuk Korban Bencana
Grup WA 'Mas Menteri Core' Bakal Dibongkar! Nadiem Makarim Siap Buka-bukaan Chat Rahasia di Persidangan
Diduga Terima Uang Rp 840 Juta untuk 'Amankan' Kasus Korupsi Baznas, Kajari Bangka Tengah Dijebloskas ke Penjara
KPK Geledah Rumah Bupati Bekasi, Bawa Toyota Land Cruiser