Tanggapi Aksi Demo Ricuh di DPR, Cak Imin: Ya Selalu Begitu, Dinamika Politik

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Agustus 2025
Tanggapi Aksi Demo Ricuh di DPR, Cak Imin: Ya Selalu Begitu, Dinamika Politik

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. (Foto: MerahPutih.com/Asropih).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, buka suara terkait aksi demonstrasi di kawasan gedung DPR yang berakhir ricuh, Senin (25/8).

Menurut dia, hal tersebut merupakan dinamika di negara yang menganut asas demokrasi.

"Ya selalu begitu, dinamika politik," kata Cak Imin di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa (26/8).

Kendati begitu, ia meminta dewan parlemen Senayan untuk meningkatkan kinerjanya dengan menjalankan aspirasi masyarakat, jangan membuat kebijakan yang selalu menguntungkan golongannya. Hal ini demi menghindari ketegangan dengan masyarakat.

"Saya berharap juga menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya para anggota Dewan untuk benar-benar meningkatkan kinerja secara produktif sehingga aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik," urainya.

Baca juga:

Anggota DPR RI Milih Pulang Cepat Saat di Demo Warga di Depan Gedung DPR/MPR Jakarta

Maka lantas, Ketua Umum PKB ini berujar, bahwa DPR bisa membawa diri tidak membuat kebijakan yang pro kepada masyarakat di tengah ekonomi yang kurang baik ini. Ditambahkan dia lagi, DPR juga mesti bisa menjalankan fungsinya demi mewakili suara rakyatnya.

"Ya DPR kan memiliki kewenangan, budgeting membuat anggarannya, ya tentu sudah harus pintar-pintar menyerap agar tidak membuat kecemburuan," papar dia.

Baca juga:

Selidiki Motif Anggota Anarko Lakukan Penyerangan hingga Berbuat Rusuh saat Demo DPR, Polisi Siapkan Hukuman Berat

Seperti diketahui, sejumlah masyarakat melakukan aksi demonstrasi di kawasan DPR pada Senin (25/8) kemarin.

Salah satu tuntutan pengunjuk rasa memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan. Namun sayangnya demo tersebut berakhir ricuh hingga malam hari. Banyak juga masa yang diamankan dalam demo tersebut.

Polisi pun menangkap total ada 351 orang terkait aksi demo 25 Agustus yang berujung ricuh di sekitar Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat pada Senin (25/8).

"Dari 351 orang ditangkap, 155 di antaranya dewasa, kemudian 196 lainnya adalah anak, seseorang yang berusia di bawah 18 tahun," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi di Polda Metro Jaya, Selasa (26/8). (Asp)

#Demonstrasi #Aksi Massa #DPR RI #Muhaimin Iskandar #Menko Pemberdayaan Masyarakat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Cak Imin Tegaskan Jaminan Kesehatan Nasional Menanggulangi Kemiskinan
Ia mengaku telah melihat langsung manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai peserta JKN, dalam kunjungan-kunjungan kerja yang dilakukannya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Cak Imin Tegaskan Jaminan Kesehatan Nasional Menanggulangi Kemiskinan
Indonesia
Pramono Anung Pastikan Tak Ada Kerusakan Fasilitas Publik Usai Demo Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut demo 28 Oktober berlangsung tertib. Tak ada laporan kerusakan fasilitas publik dan pembersihan selesai pukul 02.00.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Oktober 2026
Pramono Anung Pastikan Tak Ada Kerusakan Fasilitas Publik Usai Demo Jakarta
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
Ada 53 Aksi Unjuk Rasa di Jakarta Hari Ini, Polda Metro Jaya Siapkan Pengamanan
Polda Metro Jaya mencatat 77 kegiatan di Jakarta pada 28 Oktober 2026, termasuk 53 aksi penyampaian aspirasi. Pengamanan dan rekayasa lalu lintas dilakukan situasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Oktober 2026
Ada 53 Aksi Unjuk Rasa di Jakarta Hari Ini, Polda Metro Jaya Siapkan Pengamanan
Indonesia
Aksi Unjuk Rasa di Jakarta 28 Oktober, Ini 4 Kawasan yang Perlu Diwaspadai Pengendara
Sebanyak 14.324 personel gabungan mengamankan aksi di Jakarta pada 28 Oktober 2026. Simak empat kawasan yang diantisipasi padat dan imbauan bagi pengendara.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Oktober 2026
Aksi Unjuk Rasa di Jakarta 28 Oktober, Ini 4 Kawasan yang Perlu Diwaspadai Pengendara
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Bagikan