Tandingi Massa Halalbihalal 212, Jaringan Milenial Minta Stop Provokasi MK

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 26 Juni 2019
Tandingi Massa Halalbihalal 212, Jaringan Milenial Minta Stop Provokasi MK

Ratusan orang mengatasnamakan Jaringan Milenial Nusantara (JMN), menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat (MP/Kanugraha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ratusan orang mengatasnamakan Jaringan Milenial Nusantara (JMN), menggelar aksi tandingan di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Di dekat massa halalbihalal PA 212, mereka mengimbau, seluruh masyarakat untuk menghormati putusan sidang sengketa Pilpres 2019 Kamis (27/6).

"Jaringan Milenial Nusantara mengajak masyarakat Indonesia untuk menolak segala bentuk provokasi dan ajakan kerusuhan," kata Koordinator Lapangan Yulius, di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (26/6).

BACA JUGA: Massa 212 Nekat Beraksi Depan MK Tanpa Izin Polisi

Selain itu, kata Yulius, JMN juga mengajak seluruh masyarakat untuk menolak segala bentuk intervensi dan tekanan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK). "Jaringan Milenial Nusantara mengajak masyarakat Indonesia untuk menerima dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi," tuturnya.

Ratusan orang mengatasnamakan Jaringan Milenial Nusantara (JMN), menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat (MP/Kanugraha)

JMN bersama rakyat Indonesia mendukung dan mengapresiasi aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kita mengapresiasi lembaga penyelenggara Pemilu kemudian mendukung aparat keamanan terus menjaga keamanan," tandasnya.

BACA JUGA: Empat Hal yang Bikin TKN Yakin MK Tolak Gugatan Prabowo-Sandi

Aksi ini hanya berlangsung sekitar 100 meter dari massa halalbihalal depan Patung Kuda, Gambir. Massa dari 212 pun terlihat ingin mendatangi mereka karena merasa berbeda kepentingan. Sementara, polisi sudah menjaga di seputaran massa untuk mencegah adanya tindakan anarkis. (Knu)

#Milenial #Mahkamah Konstitusi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gugat UU Migas ke MK, Pemohon Persoalkan Penetapan Harga BBM yang Mengacu Harga Global
MK menggelar sidang uji materi UU Migas. Pemohon menilai mekanisme penetapan harga BBM yang mengacu harga minyak global bertentangan dengan amanat konstitusi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Gugat UU Migas ke MK, Pemohon Persoalkan Penetapan Harga BBM yang Mengacu Harga Global
Indonesia
3 Kader Muhammadiyah Gugat Keabsahan Sidang Isbat Ramadan ke MK
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiil UU Peradilan Agama terkait sidang isbat Ramadan. Kader Muhammadiyah menggugat Pasal 52A yang dianggap diskriminatif terhadap metode hisab.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 Juni 2026
3 Kader Muhammadiyah Gugat Keabsahan Sidang Isbat Ramadan ke MK
Indonesia
Respons Putusan MK, AHY Sebut Demokrat Konsisten Dorong Partisipasi Politik Perempuan
Partai politik bisa didiskualifikasi di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi kuota caleg perempuan sebesar 30 persen.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Respons Putusan MK, AHY Sebut Demokrat Konsisten Dorong Partisipasi Politik Perempuan
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
GMNI Serahkan Amicus Curiae Uji Materiil UU TNI ke MK, Tegaskan Supremasi Sipil Pasca-Reformasi
GMNI Jakarta menyerahkan amicus curiae ke MK terkait UU TNI. Dokumen menegaskan pentingnya supremasi sipil, koreksi Reformasi 1998, dan peneguhan Pancasila 1 Juni 1945.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
GMNI Serahkan Amicus Curiae Uji Materiil UU TNI ke MK, Tegaskan Supremasi Sipil Pasca-Reformasi
Indonesia
Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Akan Dimasukkan dalam Revisi UU Pemilu
Putusan MK tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dalam demokrasi Indonesia.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Akan Dimasukkan dalam Revisi UU Pemilu
Indonesia
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Komisi X DPR RI mendukung gugatan kesejahteraan dosen di MK dan meminta hakim mengabulkan permohonan demi perbaikan pendidikan tinggi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Sidang Gugatan Kesejahteraan Dosen di MK, Komisi X DPR Minta Hakim Kabulkan Permohonan
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Bagikan