Tak Tunggu Sampai Dicopot Jokowi, Menpan-RB Pilih Mengundurkan Diri Karena Terbebani Koalisi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 14 Agustus 2018
Tak Tunggu Sampai Dicopot Jokowi, Menpan-RB Pilih Mengundurkan Diri Karena Terbebani Koalisi

Menpan RB Asman Abnur di Yogyakarta, Selasa (13/2). (MP/Teresa Ika)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengonfirmasi bahwa Asman Abnur telah mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena tidak ingin membebani pemerintah atas pilihan PAN pada Pilpres 2019.

"Saya telah melakukan komunikasi dengan Asman, beliau menyatakan mohon izin untuk mengundurkan diri dari kabinet pemerintahan Jokowi. Alasannya, pertama, tidak mau membebani pemerintah ini karena secara politik PAN itu berbeda pilihan dengan koalisinya Jokowi," kata Viva Yoga di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (14/8).

Ia mengatakan bahwa Asman merasa pilihan politik PAN berbeda maka lebih baik yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai menteri di Kabinet Kerja.

Kedua, menurut dia, ini juga menjadi sebuah pelajaran politik dalam rangka untuk mempertahankan fatsun dan menjaga kesantunan serta etika politik.

"Kalau ini jadi bagian pembelajaran dalam berdemokrasi dan Asman menyatakan untuk mengundurkan diri sebagai menteri di kabinet pemerintahan Jokowi," ujarnya.

jokowi menpan
Presiden Jokowi (kedua kanan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan), Menpan RB Asman Abnur (kiri), Menkeu Sri Mulyani (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (tengah) di Istana Negara Jakarta (ANTARA FOTO)

Ia mengatakan bahwa secara teknis Asman yang menjelaskan secara perinci.

Pada hari Selasa, Asman juga sudah bertemu dengan Menteri Sekretariat Negara M. Pratikno dan telah menyatakan hal tersebut. Viva meyakini Presiden Jokowi tidak akan keberatan karena ini dalam rangka menjaga fatsun politik dan menjaga keadaban dalam politik.

"Kalau kemudian dari parpol berbeda pilihan politik, semuanya harus saling menghormati dan harus menjaga dalam keadaban dalam menyatakan pikirin di media," ujarnya dikutip Antara.

Menurut dia, tidak ada yang dirugikan apabila Asman mundur dari jabatan menteri karena ini adalah merupakan pilihan politik untuk tidak menjadi beban di pemerintah dan menjaga etika berpolitik. (*)

#PAN #Menpan RB
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Seluruh kinerja menteri juga berada dalam pengawasan langsung Presiden Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Indonesia
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Daulay merespons usulan pilkada tanpa wakil kepala daerah. Menurutnya gagasan tersebut memerlukan kajian mendalam sebelum diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Wacana Platform INAku, Janjikan Anak Baru Lahir Langsung Jadi Anggota Aktif BPJS Kesehatan
INAku bertujuan mengintegrasikan layanan kelahiran dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
Dwi Astarini - Senin, 06 April 2026
Wacana Platform INAku, Janjikan Anak Baru Lahir Langsung Jadi Anggota Aktif BPJS Kesehatan
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
4.000 ASN Bakal Ikut Pelatihan Komponen Cadangan, Ada Kuota Tiap Instansi
ASN yang menjadi komcad setelah dinyatakan memenuhi syarat, maka tidak langsung berangkat pada keesokan harinya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 25 Februari 2026
4.000 ASN Bakal Ikut Pelatihan Komponen Cadangan, Ada Kuota Tiap Instansi
Bagikan