Tak Sanggup Bayar, Kantor Partai Satrio Piningit "Hilang"

Fredy WansyahFredy Wansyah - Selasa, 17 Maret 2015
Tak Sanggup Bayar, Kantor Partai Satrio Piningit

Logo Partai Satria Piningit (Foto: situs satriapiningit)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Kantor Partai Satria Piningit pindah kantor karena tidak mampu bayar sewa. Menurut pemilik bangunan, tarif sewa per tahun mencapai Rp60 juta. (Baca Juga: Uji Publik Dihadiri Perwakilan LSM dan Partai Politik)

"Kontraknya cukup mahal, partai bayar sendiri, dibayari orang enggak mau. Dia bilang enggak kuat (bayar sewa) ya sudah," kata Amat, pemilik kios yang dahulu dijadikan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Satria Piningit, kepada Merahputih.com, di Jakarta Selatan, Selasa (17/3).

Saat dikonfirmasi alamat kepindahannya, Amat menjawab tidak tahu. Amat memperkirakan, partai yang dipimpin Achmad Saefudinnur itu pindah ke Pondok Gede, Jakarta Timur.(Baca Juga: Jhonny Allen Minta Mendagri Jelaskan Kriteria Partai yang Dibiayai Negara)

Amat menyatakan, sebelum pindah DPP Partai Piningit sempat ditawari untuk dibeli Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun, pimpinan Partai Satria Piningit enggan menanggapi positif tawaran tersebut.

Berdasarkan pantauan Merahputih.com di lokasi, Jalan Buncit Raya Ujung No. 1A Ragunan Jakarta Selatan, kios seluas 6 m x 8 m itu kini tidak lagi terlihat aktivitas politik. Bangunan itu sudah berganti menjadi ruang usaha agen penjualan tiket. Padahal, dua tahun lalu aktifitas politik partai sangat ramai.

Terkait pendanaan partai politik (parpol), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewacanakan bantuan Rp1 triliun untuk setiap partai politik. Bantuan dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (mad)

#Dana Parpol #Kantor Partai #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Bagikan