Tak Sanggup Bayar, Kantor Partai Satrio Piningit "Hilang"

Fredy WansyahFredy Wansyah - Selasa, 17 Maret 2015
Tak Sanggup Bayar, Kantor Partai Satrio Piningit

Logo Partai Satria Piningit (Foto: situs satriapiningit)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Kantor Partai Satria Piningit pindah kantor karena tidak mampu bayar sewa. Menurut pemilik bangunan, tarif sewa per tahun mencapai Rp60 juta. (Baca Juga: Uji Publik Dihadiri Perwakilan LSM dan Partai Politik)

"Kontraknya cukup mahal, partai bayar sendiri, dibayari orang enggak mau. Dia bilang enggak kuat (bayar sewa) ya sudah," kata Amat, pemilik kios yang dahulu dijadikan kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Satria Piningit, kepada Merahputih.com, di Jakarta Selatan, Selasa (17/3).

Saat dikonfirmasi alamat kepindahannya, Amat menjawab tidak tahu. Amat memperkirakan, partai yang dipimpin Achmad Saefudinnur itu pindah ke Pondok Gede, Jakarta Timur.(Baca Juga: Jhonny Allen Minta Mendagri Jelaskan Kriteria Partai yang Dibiayai Negara)

Amat menyatakan, sebelum pindah DPP Partai Piningit sempat ditawari untuk dibeli Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun, pimpinan Partai Satria Piningit enggan menanggapi positif tawaran tersebut.

Berdasarkan pantauan Merahputih.com di lokasi, Jalan Buncit Raya Ujung No. 1A Ragunan Jakarta Selatan, kios seluas 6 m x 8 m itu kini tidak lagi terlihat aktivitas politik. Bangunan itu sudah berganti menjadi ruang usaha agen penjualan tiket. Padahal, dua tahun lalu aktifitas politik partai sangat ramai.

Terkait pendanaan partai politik (parpol), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewacanakan bantuan Rp1 triliun untuk setiap partai politik. Bantuan dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (mad)

#Dana Parpol #Kantor Partai #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Bagikan