Tak Punya Undangan, Jangan Harap Bisa Saksikan Langsung Pelantikan Anggota DPR

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 28 September 2024
Tak Punya Undangan, Jangan Harap Bisa Saksikan Langsung Pelantikan Anggota DPR

DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mematangkan persiapan Sidang Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPR/DPD/MPR Periode masa keanggotaan tahun 2024-2029 pada 1 Oktober mendatang.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar memastikan petugas protokol yang akan bertugas telah dipilih secara selektif.

Hal itu lantaran mereka akan berhadapan langsung dengan orang-orang penting di negeri ini maupun tamu undangan dari negara sahabat.

"Petugas protokol yang akan melancarkan proses pelantikan tersebut dan nantinya untuk memberikan layanan kepada tamu undangan, VVIP yang juga merupakan pejabat negara di Republik Indonesia," ujarnya di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (27/9).

Baca juga:

Komisi VIII DPR RI Sebut Menteri Agama Yaqut Tak Patuhi UU

Untuk kelancaran acara, hanya orang-orang yang memiliki undangan resmi yang dapat mengakses ruang pelantikan. “Tamu-tamu yang hadir didalam ruangan itu semua yang hadir itu berdasarkan undangan yang ada di luar itu tentu tidak bisa,” kata Indra

Hal-hal terkait keprotokolan hingga hal teknis, seperti alur kendaraan, pun tak luput dari perhatian. Indra sempat mengungkapkan beberapa potensi permasalahan yang mungkin akan dihadapi pada hari pelaksanaan pelantikan. Di antaranya adalah permintaan penambahan jumlah pendamping yang diperbolehkan menghadiri acara tersebut.

Saat ini, jumlah pendamping yang diperbolehkan untuk menghadiri rangkaian pelantikan adalah satu orang untuk masing-masing anggota. Adapun pendamping akan ditempatkan di ruangan terpisah dengan anggota yang dilantik.

“Kalau ada tamu undangan yang di luar aturan kita tetap akan kita tolak karena itu akan nanti menyulitkan kegiatan-kegiatan lainnya ” tegasnya.

Hal teknis lainnya, seperti alur kendaraan dan kantong parkir pun tak luput dari perhatian. Indra menyampaikan dengan banyaknya anggota dewan ditambah dengan tamu undangan yang akan hadir, maka diperlukan kantong parkir yang lebih banyak.

Ia lantas menyampaikan, selain menggunakan lahan di komplek parlemen, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan sejumlah tempat di kawasan senayan untuk mengantisipasi membludaknya jumlah kendaraan.

“Kami juga bekerja sama dengan lingkungan di seputar Senayan ini untuk menjadi kantong-kantong parkir supaya pergerakan yang ada di kompleks parlemen ini tidak terhambat dengan jumlah (kendaraan) yang ada,” ujarnya.

Baca juga:

Pertemuan Ketua DPR Puan Maharani dengan Parlemen Papua Nugini

Sebagai informasi, rangkaian pelantikan untuk 580 orang Anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dan 152 orang Anggota DPD terpilih Periode 2024-2029 akan dimulai tepat pada pukul 10.00 WIB. Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPR/DPD/MPR akan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

Sedangkan urutan Sidang Pelantikan Anggota dimulai dari Sidang Pelantikan Anggota DPR, yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPR, Sidang pelantikan Anggota DPD dipimpin oleh Pimpinan

Sementara DPD dan diakhiri sidang pelantikan Anggota MPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR. Adapun sebagai Pimpinan Sementara adalah Anggota Tertua dan Termuda. (Knu)

#DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Komisi IX DPR RI berencana memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja mendatang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Indonesia
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Tantangan kesehatan di masa depan banyak bersumber dari zoonosis seperti virus Nipah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Indonesia
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Kondisi ini menuntut penanganan komprehensif dari pemerintah agar produk domestik bisa berjaya di pasar global
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 31 Januari 2026
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Bagikan