Tak Punya Undangan, Jangan Harap Bisa Saksikan Langsung Pelantikan Anggota DPR

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 28 September 2024
Tak Punya Undangan, Jangan Harap Bisa Saksikan Langsung Pelantikan Anggota DPR

DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mematangkan persiapan Sidang Pengucapan Sumpah Janji Anggota DPR/DPD/MPR Periode masa keanggotaan tahun 2024-2029 pada 1 Oktober mendatang.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar memastikan petugas protokol yang akan bertugas telah dipilih secara selektif.

Hal itu lantaran mereka akan berhadapan langsung dengan orang-orang penting di negeri ini maupun tamu undangan dari negara sahabat.

"Petugas protokol yang akan melancarkan proses pelantikan tersebut dan nantinya untuk memberikan layanan kepada tamu undangan, VVIP yang juga merupakan pejabat negara di Republik Indonesia," ujarnya di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (27/9).

Baca juga:

Komisi VIII DPR RI Sebut Menteri Agama Yaqut Tak Patuhi UU

Untuk kelancaran acara, hanya orang-orang yang memiliki undangan resmi yang dapat mengakses ruang pelantikan. “Tamu-tamu yang hadir didalam ruangan itu semua yang hadir itu berdasarkan undangan yang ada di luar itu tentu tidak bisa,” kata Indra

Hal-hal terkait keprotokolan hingga hal teknis, seperti alur kendaraan, pun tak luput dari perhatian. Indra sempat mengungkapkan beberapa potensi permasalahan yang mungkin akan dihadapi pada hari pelaksanaan pelantikan. Di antaranya adalah permintaan penambahan jumlah pendamping yang diperbolehkan menghadiri acara tersebut.

Saat ini, jumlah pendamping yang diperbolehkan untuk menghadiri rangkaian pelantikan adalah satu orang untuk masing-masing anggota. Adapun pendamping akan ditempatkan di ruangan terpisah dengan anggota yang dilantik.

“Kalau ada tamu undangan yang di luar aturan kita tetap akan kita tolak karena itu akan nanti menyulitkan kegiatan-kegiatan lainnya ” tegasnya.

Hal teknis lainnya, seperti alur kendaraan dan kantong parkir pun tak luput dari perhatian. Indra menyampaikan dengan banyaknya anggota dewan ditambah dengan tamu undangan yang akan hadir, maka diperlukan kantong parkir yang lebih banyak.

Ia lantas menyampaikan, selain menggunakan lahan di komplek parlemen, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan sejumlah tempat di kawasan senayan untuk mengantisipasi membludaknya jumlah kendaraan.

“Kami juga bekerja sama dengan lingkungan di seputar Senayan ini untuk menjadi kantong-kantong parkir supaya pergerakan yang ada di kompleks parlemen ini tidak terhambat dengan jumlah (kendaraan) yang ada,” ujarnya.

Baca juga:

Pertemuan Ketua DPR Puan Maharani dengan Parlemen Papua Nugini

Sebagai informasi, rangkaian pelantikan untuk 580 orang Anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dan 152 orang Anggota DPD terpilih Periode 2024-2029 akan dimulai tepat pada pukul 10.00 WIB. Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPR/DPD/MPR akan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

Sedangkan urutan Sidang Pelantikan Anggota dimulai dari Sidang Pelantikan Anggota DPR, yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPR, Sidang pelantikan Anggota DPD dipimpin oleh Pimpinan

Sementara DPD dan diakhiri sidang pelantikan Anggota MPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR. Adapun sebagai Pimpinan Sementara adalah Anggota Tertua dan Termuda. (Knu)

#DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Bagikan