Tak Mau Perkeruh Internal Golkar, Bamsoet Pilih Satu Gerbong dengan Airlangga

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 04 Desember 2019
 Tak Mau Perkeruh Internal Golkar, Bamsoet Pilih Satu Gerbong dengan Airlangga

Ketua MPR Bambang Soesatyo (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Politikus Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan diri tidak melanjutkan pencolanan Ketua Umum Partai Golkar.

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini melihat situasi menjelang Munas Golkar semakin panas, maka itu menurut dia harus ada kestabilan politik agar bangsa tetap kondusif.

Baca Juga:

Mundurnya Bamsoet Dari Perebutan Ketum Golkar Rusak Proses Demokrasi

"Perlu langkah yang tepat untuk menjaga situasi politik sebagaimana disampaikan Presiden (Jokowi) tadi tetap kondusif agar bisa kita semua menjawab tantangan pengaruh ekonomi global," katanya kepada wartawan saat acara Munas Golkar di Jakarta, Selasa (3/12).

Bamsoet dan Airlangga dipastikan jadi satu gerbong dalam kepengurusan Partai Golkar
Bamsoet dan Airlangga Hartarto kini jadi satu gerbong (Foto: antaranews)

Dia menyebut, karena situasi politik yang memanas, maka diambil langkah agar partai tetap solid.

"Semalam kami sudah bertemu dengan Pak Yapto melaporkan perkembangan terakhir, dan perlunya saya ambil langkah-langkah agar Partai Golkar tetap solid atas saran, nasihat, para senior tadi, termasuk Pak Ponco," imbuhnya.

Dia mengatakan petahana Ketum Golkar Airlangga Hartarto akan mengakomodasi loyalisnya dengan cara menyatukan 'dua gerbong'.

"Kami sudah sepakat dua gerbong ini akan disatukan. Jadi semangat rekonsiliasi inilah yang kemudian mendorong kita berdua untuk melakukan rekonsiliasi," kata Bamsoet.

Bamsoet memastikan dirinya dengan Airlangga akan melakukan rekonsiliasi.

"Yang pasti saya dengan semangat yang tinggi bersama Pak Airlangga kemudian melakukan rekonsiliasi. Itulah cara-cara Partai Golkar," imbuhnya.

Baca Juga:

Sempat Bergelojak, Munas Golkar Dijamin Berlangsung Damai dan Demokratis

Bamsoet sempat diusulkan agar melepas jabatannya sebagai Ketua MPR jika ingin maju caketum di Munas Golkar. Tetapi, karena sudah mundur, menurutnya, hal tersebut tak perlu dipertanyakan lagi.

"Aturan untuk pimpinan MPR/DPR, sudah jelas. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Bisa dicopot dari lama, Fahri Hamzah bisa dicopot dari lama. Jadi intinya kembalinya ke aturan perundangan-undangan yang ada," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Bamsoet Mundur dari Perebutan Kursi Ketum Golkar

#Bambang Soesatyo #Airlangga Hartarto #Munas Golkar #Partai Golkar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Program ini juga dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 1,28 Triliun untuk Program Satu Orang Satu Rekening
Indonesia
Penyadapan Presiden Terkuak, Watimpres Minta Keamanan Komunikasi Presiden Diperkuat
Bamsoet menilai keamanan komunikasi kepala negara merupakan bagian penting dari keamanan nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Penyadapan Presiden Terkuak, Watimpres Minta Keamanan Komunikasi Presiden Diperkuat
Indonesia
Penyadapan Presiden, Bambang Soesatyo Minta Sistem Pengawasan Dibenahi
Perkara ini tidak boleh hanya berhenti pada penindakan terhadap individu yang diduga terlibat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Penyadapan Presiden, Bambang Soesatyo Minta Sistem Pengawasan Dibenahi
Indonesia
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Pemetaan wilayah rawan dan penguatan early warning system terus didorong agar potensi gangguan produksi dapat diidentifikasi dan dimitigasi lebih dini.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan Jelang Nataru Risiko El Nino
Indonesia
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Hal itu tecermin dari ekspansi sektor manufaktur, surplus neraca perdagangan, serta pertumbuhan ekspor nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Lapor ke Presiden Prabowo, Menko Airlangga Klaim Fundamental Ekonomi RI masih Kuat
Indonesia
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Kebijakan ini disebut sebagai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perempuan berpenghasilan rendah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Oktober 2026
Presiden Prabowo Pangkas Bunga Kredit Perempuan Prasejahtera dari 25 Persen Jadi 8 Persen
Indonesia
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Program tersebut akan menyasar 25 juta warga berusia 17 tahun ke atas yang termasuk kelompok desil 1 hingga 4.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Program Satu Orang Satu Rekening Diharapkan Dongkrak Inklusi Keuangan Indonesia
Indonesia
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Besarnya nilai investasi tidak serta-merta menjamin masyarakat memperoleh pekerjaan layak dan pendapatan yang memadai.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Investasi di Era Prabowo Tembus Rp 3.923 Triliun, Bamsoet Ingatkan agar Rakyat Ikut Sejahtera
Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Bagikan