Eddy Flo
MerahPutih.Com - Perebutan posisi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) makin sengit saja setelah beberapa partai politik mengajukan kadernya untuk menduduki jabatan tersebut.
Bila sebelumnya hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar yang secara terang-terangan menyodorkan kadernya, sekarang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga mengincar posis Ketua MPR.
Baca Juga: Prabowo Temui Mega, Lobi Gerindra Pagari Kursi Ketua MPR?
Bahkan menurut PPP, kursi pimpinan MPR penting untuk mengawal konstitusi.
Diketahui, dalam UU MD3 Pasal 427C, pimpinan MPR setelah hasil Pemilu 2019 terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil. Pimpinan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
Partai koalisi Jokowi yang lolos ke parlemen adalah PDIP, Golkar, NasDem, PKB, dan PPP. Sementara itu, partai eks koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sendiri terdiri atas empat parpol, yaitu PKS, Gerindra, PAN, dan Demokrat.
Waksekjen PPP Achmad Baidowi mengatakan, pimpinan MPR sangat penting bagi parpol untuk bisa turut serta berkontribusi bagi negara.
"Khususnya dalam mengawal konstitusi serta empat pilar, Pancasila, UUD '45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika," kata politisi yang akrab disapa Awiek itu kepada wartawan, Kamis (25/7).
Awiek mengatakan saat ini belum ada paket pimpinan MPR yang terbentuk.
"Sejauh ini belum ada paket pimpinan yang terbentuk, karena semuanya masih dinamis hingga Oktober mendatang. Kalau bisa (PPP) ketua (MPR), kalau nggak bisa, wakil juga nggak apa-apa," ungkapnya.
Awiek sebelumnya juga membeberkan nama-nama kader PPP yang akan diajukan untuk mengisi jabatan Ketua MPR periode 2019-2024.
"Pak Arsul Sani, ya Arwani yang sekarang ketua fraksi MPR. Itu aja dua, kalau pendapat kami sebagai orang yang di PPP yang mumpuni untuk posisi tersebut," kata dia.
Baca Juga: Tanggapi Gerindra, Politisi Golkar: Logisnya Kami Duduki Kursi Ketua MPR
Sementara itu, Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan ada keinginan agar pimpinan MPR mencerminkan seluruh kekuatan partai politik.
"Walau kita melihat semangat untuk tidak mengulang pada apa yang terjadi di awal DPR periode ini, tentu kemungkinan untuk bisa di DPR dan MPR mencerminkan semua kekuatan politik," kata Arsul.
Dia mengatakan saat ini komunikasi antarparpol berlangsung dinamis hingga Oktober 2019. Menurut Arsul, partai-partai pro-Jokowi tidak menutup pintu terhadap segala kemungkinan.
"Itu harus dipertimbangkan. Nggak boleh ditutup juga. Jadi itu nggak bisa dijawab sekarang karena komunikasi itu masih terus berlangsung," tandas Arsul Sani.(Knu)
Baca Juga: Tak Etis Jika Posisi Ketua MPR Diberikan ke Oposisi
