Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Jaringan Islam Nusantara (JIN) menyebut ketidakhadiran pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan Setya Novanto terkait kasus korupsi e-KTP yang diagendakan hari ini, Kamis (30/11), memunculkan tanda tanya besar.
Pasalnya, sehari sebelum sidang digelar, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyampaikan bahwa lembaga antirasuah itu 100 persen siap menghadapi praperadilan Setya Novanto.
“Alasan ketidakhadiran KPK juga sangat tidak rasional, mengingat KPK jauh-jauh hari sudah mengetahui jadwal praperadilan Setya Novanto. KPK membohongi publik,” ujar Ketua Presidium Nasional JIN Razikin Juraid melalui keterangan tertulis yang diterima merahputih.com, Kamis (30/11).
Razikin menilai, sikap KPK yang mencari-cari alasan buruk bagi penegakan hukum. Ia menuding, surat yang disampaikan KPK ke pengadilan untuk meminta penundaan, jelas sekali sebagai alasaanya dibuat-buat.
Dia pun menyinggung soal kronologis penetapan tersangka kepada Setya Novanto oleh KPK yang dinilainya tidak memiliki bukti yang kuat dan diprediksi akan kalah lagi di praperadilan.
“Saya serta sebagian orang kritis melihat kronologi penetapan tersangka terhadap Setya Novanto pasti menduga bahwa KPK memang tidak siap dan sadar akan kalah lagi,” ujar Razikin.
Menurut pengamatan Razikin, meminta penundaan sidang merupakan skenario KPK agar memiliki kesempatan untuk melakukan beberapa hal yang krusial.
Pertama, jelas dia, KPK melalui public relation-nya yaitu LSM-LSM pendukungnya, akan mencari-cari dan membuat daftar kesalahan Hakim Kusno di masa lalu.
Tujuannya, jelas dia, adalah mendemoralisasi hakim dan lembaga peradilan. Ia menduga gejala ini sudah dimulai beberapa hari belakangan ini.
“Ujung dari operasi ini adalah, apabila nanti penetapan tersangka Setya Novanto dibatalkan, seluruh kesalahan itu ditumpahkan pada hakim Kusno dan lembaga peradilan," jelas dia.
Kemungkinan kedua, ia menyebutkan bahwa KPK mengalami kebingungan untuk menyusun perbaikan penetapan tersangka terhadap Novanto yang sejak awal sangat dipaksakan bahkan menurut saya bertentangan dengan hukum acara pidana dan menyalahi SOP KPK sendiri.
Kemungkinan ketiga, lanjut dia, KPK sedang bergerilya, mencari legitimasi kekuasaan untuk menekan hakim sehingga dapat mempengaruhi keputusan praperadilan agar penetapan tersangka terhadap Setya Novanto tidak dibatalkan.
“Dalam konteks ini, kita lihat akhir-akhir ini, ada banyak permainan politik yang terjadi setelah Setya Novanto jadi tersangka, ujung dari semua ini adalah soal tiket Pilpres 2019,” ungkapnya.
“Jadi, saya berkeyakinan, ini bukan murni penegakan hukum, ini sekedar drama penyelamatan muka KPK akibat kekalahan di praperadilan pertama dulu dan demi penyelamatan itu, KPK akan melakukan kompromi-kompromi politik dengan kekuasaan,” pungkas Razikin. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: DPD I Golkar Temui Jokowi Bentuk Intervensi?
