Tak Ada Protap Kesehatan dari WHO, Pemprov DKI Belum Berani Buka Diskotek
Kepala Dinas Parekraf DKI, Ahmad Cucu Kurnia. Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta mengaku kesulitan memutuskan protokol kesehatan di diskotek, lantaran pelaku hiburan malam belum mempunyai referensi kebijakan tersebut dari negara lain.
Meski demikian, Kepala Dinas Parekraf DKI, Ahmad Cucu Kurnia mengatakan, pihaknya masih mengkaji dan membahas aturan itu di tempat hiburan malam.
Baca Juga
"Sebenarnya waktu itu kita mintai juga follow up referensi protokol kesehatan dari negara-negara lain atau WHO, nah itu enggak ada feedback ke kita," kata Cucu di Jakarta, Jumat (24/7).
Cucu mengatakan, referensi dari negara lain itu penting agar pembukaan diskotek itu nantinya tam menjadi klaster baru penyebaran corona. Karena sudah mempunyai pengetahuan tentang protol kesehatan di diskotek.
"Semua protap kesehatan mengacu pada penerapan negara lain yang menjadi standar utama ialah WHO. Misalnya Singapura lah negara tetangga paling deket kayak apa udah bikin," paparnya.
Cucu menilai, dalam penyusunan protokol hampir tak mungkin menerapkan jaga jarak aman pada sektor hiburan malam. Ia juga mengakui bahwa belum ada negara yang berhasil menerapkan protokol kesehatan di hiburan malam seperti karaoke dan diskotek.
"Misalnya di tempat karaoke, itu bagaimana menjaga social distancing di dalam ruang kecil tersebut. Apalagi tempat-tempat kayak diskotik bagaimana caranya coba menjaga social distancing," ungkapnya.
Baca Juga
Untuk itu, kata Cucu, pelaku hiburan malam harus memiliki referensi dari luar negeri yang sudah membuka.
"Ada gak referensi dunia tempat diskotik sudah dibuka dan seperti apa penerapan protokolnya," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
MRT Jakarta Tambah 8 Kereta Baru dari Jepang untuk Rute HI–Kota, 'Headway' Bakal Jadi Secepat Kilat
Krisis Lahan Kuburan di Jakarta: Jarak Antar Makam Cuma 20 Cm, Jasad Baru Harus Rela 'Numpang' Sampai Tiga Lapis dalam Satu Lubang