Taj Yasin dan Erick Thohir Dinilai Cocok Dampingi Anies di Pilpres 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 Februari 2022
Taj Yasin dan Erick Thohir Dinilai Cocok Dampingi Anies di Pilpres 2024

Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Elektabilitas Gubernur Anies Baswedan saat ini dinilai moncer menjelang kontestasi politik tahun 2024. Partai politik mulai melirik Anies untuk menjadi kandidat potensial calon presiden (Capres) 2024.

Tapi siapa sosok yang paling cocok mendampingi Anies untuk maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti. Nama Erick Thohir paling kemungkinan menjadi tokoh yang pas menjadi calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Anies.

Baca Juga:

KPU Kota Bandung Butuh 52.150 Petugas Buat Pemilu 2024

"Luar Jawa, punya elektabilitas, ada duit, gesit dan aktif melakukan konsolidasi massa, dan kabarnya dekat dengan warga Nahdhiyin," kata Pengamat Politik dan Bangsa, Tony Rosyid di Jakarta, Kamis (10/2).

Selain itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atau Ketua DPR RI Puan Maharani bisa menjadi cawapres Anies dengan tiket PDIP.

"Semua serba mungkin. Ini misteri yang paling sulit diprediksi," paparnya.

Selain itu, ada nama Taj Yasin yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Tengah. Taj Yasin juga potensial untuk menjadi Cawapres Anies. Ia yang merupakan putra K.H Maemoen Zubair memiliki kantong suara cukup besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Ponco)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Ponco)

"Santri Gayeng, yang selama ini dibina Gus Yasin, panggilan akrab Taj Yasin, merupakan relawan yang terkonsolidasi dengan baik dan memiliki militansi yang gak kalah dengan kader PKS maupun PDIP," ucapnya.

Ia memprediksi, dalam pemilihan presiden 2024 nanti, Gubernur Anies mempunyai tantangan di Jateng dan Jatim. Mungkin keberadaan Gus Yasin, untuk Cawagub bisa menjadi solusi menghadapi lawan di Jateng dan Jatim.

Selain Gus Yasin, Menko Polhukam Mahfud MD juga punya kans untuk mendampingi Anies jika PBNU merekomendasikan. (Asp)

Baca Juga:

Pemerintah Daerah Diminta Antisipasi Dini Konflik Jelang Pemilu 2024

#Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Bagikan