Pilpres 2019

Syarief Hasan Beberkan Agenda Pertemuan SBY dengan Zulkilfi Hasan

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 25 Juli 2018
Syarief Hasan Beberkan Agenda Pertemuan SBY dengan Zulkilfi Hasan

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan di kediaman SBY di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/7) malam.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan pertemuan ini dalam rangka menjalin komunikasi politik dengan semua pihak.

Diketahui, kemarin SBY juga telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kita kan harus komunikasi dengan semua pimpinan parpol," kata Syarief kepada wartawan di kediaman SBY.

Menurut Syarief Hasan, pertemuan ini juga akan membahas mengenai persoalan bangsa dalam 5 tahun ke depan. Yakni ketika kepemimpinan bangsa berganti ke pemerintahan yang baru.

"Bagaimana mengatasi bangsa ini 5 tahun ke depan," imbuh Syarief.

Seperti pertemuan dengan Prabowo kemarin, di kediaman SBY baru diketahui didahului kedatangan para petinggi Partai Demokrat. Sementara awak media masih menunggu di luar pagar rumah.

SBY dan Prabowo
SBY bersalaman dengan Prabowo Subianto sebelum melakukan pertemuan tertutup di kediamannya Kawasan Mega Kuningan, Jakarta (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Sebelumnya SBY menjalani pertemuan dengan Prabowo Subianto di Kediaman SBY, di kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan.

Usai pertemuan yang berjalan hampir dua jam, kedua mantan Jenderal TNI Angkatan Darat (AD) itu beserta jajaran elit Partai Demokrat dan Partai Gerindra langsung memberikan keterangan kepada wartawan.

Menurut SBY, dalam pertemuan tersebut dirinya dan Prabowo membahas tiga hal utama. Pertama soal pemilu 2019 agar berjalan secara adil, kedua perkembangan situasi nasional dan ketiga kemungkinan membangun koalisi Demokrat dan Gerindra.

"Banyak hal yang kami bahas dan diskusi mendalam pada malam ini. Ada tiga komitmen bersama. Pertama, Pemilu dapat berjalan secara adil. Kedua, perkembangan situasi nasional dan Ketiga kami membahas kemungkinan membangung koalisi Gerindra dan Demokrat dan parpol lain dalam Pilpres 2019," katanya.

SBY mengatakan koalisi yang efektif dan kokoh mesti berangkat dari niat baik, saling menghormati dan saling mempercayai. Menurut dia, kalau syarat itu terpenuhi maka jalan untuk kebersamaan terbuka dengan baik.

"Saya harus mengatakan jalan untuk koalisi ini terbuka lebar. Apalagi setelah kami berdua sepakat atas apa yang diinginkan rakyat hingga tingkat akar rumput," ungkap SBY.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Gubernur BI Akui Ekonomi Syariah Indonesia Kalah Jauh dari Thailand dan Australia

#Zulkifli Hasan #Susilo Bambang Yudhoyono #Partai Demokrat #PAN
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai pernyataan itu patut dibaca sebagai peringatan dini dan bukan sekedar ramalan.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Singgung Potensi Perang Dunia III, Komisi I DPR: ini Bentuk Peringatan
Indonesia
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Ia menilai sangat mungkin konflik yang terjadi di dunia akan berujung pada Perang Dunia III.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
SBY Menyeru ke PBB, Ambil Tindakan Nyata Hindari Perang Dunia III
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Dianggap Pencitraan saat Panggul Beras, Zulhas Santai Tanggapi Hujatan Netizen
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menanggapi santai hujatan netizen terhadap dirinya. Ia dianggap pencitraan saat memanggul beras.
Soffi Amira - Selasa, 09 Desember 2025
Dianggap Pencitraan saat Panggul Beras, Zulhas Santai Tanggapi Hujatan Netizen
Indonesia
Dihujat Pencitraan Saat Bencana, Zulhas: 1 Karung Beras pun Penting
Zulhas mengungkapkan aksi panggul beras yang dilakukannya kini menjadi bahan candaan warga.
Wisnu Cipto - Senin, 08 Desember 2025
Dihujat Pencitraan Saat Bencana, Zulhas: 1 Karung Beras pun Penting
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Bagikan