Pilpres 2019

Syarief Hasan Beberkan Agenda Pertemuan SBY dengan Zulkilfi Hasan

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 25 Juli 2018
Syarief Hasan Beberkan Agenda Pertemuan SBY dengan Zulkilfi Hasan

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan (MP/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan di kediaman SBY di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/7) malam.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan pertemuan ini dalam rangka menjalin komunikasi politik dengan semua pihak.

Diketahui, kemarin SBY juga telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Kita kan harus komunikasi dengan semua pimpinan parpol," kata Syarief kepada wartawan di kediaman SBY.

Menurut Syarief Hasan, pertemuan ini juga akan membahas mengenai persoalan bangsa dalam 5 tahun ke depan. Yakni ketika kepemimpinan bangsa berganti ke pemerintahan yang baru.

"Bagaimana mengatasi bangsa ini 5 tahun ke depan," imbuh Syarief.

Seperti pertemuan dengan Prabowo kemarin, di kediaman SBY baru diketahui didahului kedatangan para petinggi Partai Demokrat. Sementara awak media masih menunggu di luar pagar rumah.

SBY dan Prabowo
SBY bersalaman dengan Prabowo Subianto sebelum melakukan pertemuan tertutup di kediamannya Kawasan Mega Kuningan, Jakarta (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Sebelumnya SBY menjalani pertemuan dengan Prabowo Subianto di Kediaman SBY, di kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan.

Usai pertemuan yang berjalan hampir dua jam, kedua mantan Jenderal TNI Angkatan Darat (AD) itu beserta jajaran elit Partai Demokrat dan Partai Gerindra langsung memberikan keterangan kepada wartawan.

Menurut SBY, dalam pertemuan tersebut dirinya dan Prabowo membahas tiga hal utama. Pertama soal pemilu 2019 agar berjalan secara adil, kedua perkembangan situasi nasional dan ketiga kemungkinan membangun koalisi Demokrat dan Gerindra.

"Banyak hal yang kami bahas dan diskusi mendalam pada malam ini. Ada tiga komitmen bersama. Pertama, Pemilu dapat berjalan secara adil. Kedua, perkembangan situasi nasional dan Ketiga kami membahas kemungkinan membangung koalisi Gerindra dan Demokrat dan parpol lain dalam Pilpres 2019," katanya.

SBY mengatakan koalisi yang efektif dan kokoh mesti berangkat dari niat baik, saling menghormati dan saling mempercayai. Menurut dia, kalau syarat itu terpenuhi maka jalan untuk kebersamaan terbuka dengan baik.

"Saya harus mengatakan jalan untuk koalisi ini terbuka lebar. Apalagi setelah kami berdua sepakat atas apa yang diinginkan rakyat hingga tingkat akar rumput," ungkap SBY.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Gubernur BI Akui Ekonomi Syariah Indonesia Kalah Jauh dari Thailand dan Australia

#Zulkifli Hasan #Susilo Bambang Yudhoyono #Partai Demokrat #PAN
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
SBY mengingatkan kepemimpinan harus bersifat inklusif agar manfaat pembangunan tersebar merata kepada seluruh masyarakat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Indonesia
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatera, diklaim relatif telah sesuai harga eceran tertinggi (HET), sedangkan sejumlah wilayah timur Indonesia masih menghadapi disparitas harga.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Harga Minyakita Mahal Akibat Masalah Distribusi
Indonesia
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Langkah tersebut perlu segera dilakukan karena peternak telur menghadapi tekanan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 13 Mei 2026
Kendalikan Harga Telur Ayam, Bulog Diperintahkan Gelontorkan Jagung Pakan ke Peternak
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan