Yang harus Dibenahi Jika Pemerintah Ubah Pandemi jadi Endemi

MerahPutih.com - Indonesia disebut tengah bersiap menuju fase endemi COVID-19. Persentase rata-rata yang mencapai 90 persen pada kesembuhan masyarakat yang terjerat Omicron menjadi pertimbangan pemerintah menurunkan dari pandemi menjadi endemi.

Anggota Komisi IX DPR RI Sukamto, menyetujui dan mendukung keputusan Pemerintah Indonesia untuk mengubah status pandemi menjadi endemi.

Baca Juga:

Jelang Ramadan dan Peralihan ke Endemi, Kapolri Ingin Pastikan Percepatan Vaksinasi

"Sekarang ini tidak semua daerah (tingkat kesembuhan) kayak gitu. Ada daerah yang (PPKM) level 2, level 3, ada level 4. Sehingga, kalau ini semua menjadi (PPKM) level 4, kan nanti kasihan juga masyarakatnya. Kita mencoba hidup berdampingan dengan COVID-19,” ungkap Sukamto kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Minggu (13/3).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu setuju dengan program pemerintah jika ingin menetapkan status pandemi ini menjadi endemi. Sebab, rata-rata kasus Omicron yang terjadi belakangan ini, lebih jinak daripada COVID-19 sebelumnya, yakni varian Delta.

Ia memaparkan, salah satu syarat yang mesti diperbaiki adalah peningkatan kualitas rumah sakit penunjang seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di level daerah.

Sukamto masih menemukan antrean pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas selama berjam-jam, namun hanya mendapatkan pelayanan yang tidak seberapa.

"Banyak (masukan) yang masuk ke saya, antre di puskesmas 2-3 jam, akhirnya diberikan obat 10 butir dan obat batuk kecil, itu nilainya hanya berapa ribu? Inilah yang harus lebih ditingkatkan, supaya puskesmas ini tetap mengcover dengan adanya endemi,” jelasnya.

Ia meminta pemerintah untuk meningkatkan peran puskesmas menjadi seperti rumah sakit kecil yang tersebar di sekitar masyarakat. Sehingga pemerintah perlu memberi banyak subsidi.

Selain itu, dirinya akan mengusulkan kepada Kemenkes untuk menindak tegas pihak rumah sakit yang tidak mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Sehingga masyarakat tidak terbebani dengan tingginya biaya pengobatan," katanya.

Menurut Sukamto, apabila banyak rumah sakit tidak mau bekerjasama dengan BPJS, hal tersebut dapat memicu jumlah kemiskinan yang semakin melebar.

"Jangan sampai, istilahnya, orang yang mau masuk BPJS terbatas hanya dengan rumah sakit negara, akhirnya banyak orang yang masuk rumah sakit swasta dan bayar sendiri (dengan biaya yang) cukup besar," tegas legisltor daerah pemilihan (dapil) DI Yogyakarta. (Knu)

Baca Juga:

Kapolri Sebut Pemerintah Akan Gelar Evaluasi Persiapan Pandemi Jadi Endemi