Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Surya Paloh Ungkap Alasan Percepat Deklarasi Anies Capres

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 03 Oktober 2022
Surya Paloh Ungkap Alasan Percepat Deklarasi Anies Capres

Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh saat mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai capres yang diusung di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (3/10). ANTARA/Syaiful Hakim

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi diusung Partai NasDem sebagai calon presiden (capres) 2024, Senin (3/10). Sebelum dilakukan hari ini, pengumuman capres NasDem dijadwalkan pada 10 November 2022.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan alasan mempercepat pengumuman capres dari partainya.

Baca Juga

Diusung NasDem di Pilpres 2024, Anies Nyatakan Siap Jalan Bersama

"Kenapa ada percepatan yang didengar 10 November kenapa (jadi) hari ini. Saya melihat ini hari baik. Sederhana," kata Surya Paloh di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin.

Politikus asal Aceh itu kemudian berkelakar soal cahaya bulan dan bintang. Menurutnya, keputusan mempercepat pengumuman capres dari NasDem sudah dipikirkan dengan matang

"Lihat cahaya, bulan, bintang, ah, yasudah. Sesungguhnya itulah apa yang saya pikirkan," ujarnya.

Baca Juga

NasDem Resmi Usung Anies Baswedan di Pilpres 2024

Surya Paloh menyatakan keputusan mempercepat pengumuman Anies capres berdasarkan musyawarah. Dia menyebut birokrasi di NasDem tidak rumit sehingga keputusan itu bisa diambil dalam tempo singkat.

"NasDem nggak terlalu banyak birokrasinya dalam mengambil keputusan. Musyawarah sebentar dengan temen-temen, bagaimana kalau hari Senin, hari baik tanggal 3 Oktober. Cocok," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Anies Hanya Tersenyum dan Acungkan Jempol Saat Tiba di Markas NasDem

#Partai Nasdem #Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan