Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Surya Paloh Akan Minta Keterangan Mentan Soal Isu Hukum yang Berkembang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 04 Oktober 2023
Surya Paloh Akan Minta Keterangan Mentan Soal Isu Hukum yang Berkembang

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. ANTARA/Dokumentasi Kementerian Pertanian

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo disebut akan menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh setelah mendarat di Indonesia. Namun, belum diketahui kapan pertemuan itu akan berlangsung.

Waketum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan, rencana Syahrul menemui Surya Paloh adalah sesuatu yang wajar. Dia menyebut, Paloh ingin mengetahui secara jelas soal dugaan masalah hukum yang membeli Syahrul.

“Pak Syahrul mau ketemu Pak SP (Surya Paloh) pastilah dalam kapasitas Pak SP sebagai Ketua Umum partai dan Syahrul sebagai kader partai. Tentunya Pak Surya meminta keterangan tentang isu yang beredar seliweran,” kata Ahmad Ali saat dihubungi, Rabu (4/10).

Baca Juga:

Mahfud MD Sebut Mentan Syahrul Yasin Limpo Jadi Tersangka

Ali menuturkan bahwa Syahrul Yasin Limpo sebagai kader NasDem perlu menjelaskan soal isu hukum yang berkembang kepada Surya Paloh.

Menurutnya, NasDem belum mengambil sikap lantaran masih menunggu penjelasan dari Syahrul Yasin terkait duduk perkara di KPK.

“Pak Syahrul ini sebagai kader partai. Banyaknya isu, selama ini NasDem belum menanggapi karena kami belum mendapatkan keterangan dari Pak Syahrul,” tutur Ali.

Baca Juga:

Mentan Syahrul Yasin Limpo Dikabarkan Hilang Kontak Usai Kunjungan ke Spanyol

Oleh sebab itu, Ali menegaskan rencana Syahrul Yasin menemui Surya Paloh dalam konteks mengklarifikasi soal dugaan perkara rasuah di Kementan.

“Menurut hemat saya itu adalah laporan. Pertama, perjalanan luar negeri. Kedua, laporan tentang perkembangan isu-isu yang di Kementan,” ujarnya.

Lebih lanjut Ali menekankan bahwa KPK belum mengumumkan secara resmi status hukum Syahrul Yasin. Dia menyebut partainya berpihak pada asas praduga tak bersalah.

“Bahkan kemarin ada pernyataan bahwa Mas Syahrul belum ditetapkan sebagai tersangka. Kita berpihak pada di posisi itu maka harusnya tidak menjadi heboh ya,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

KPK Geledah Rumah Dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo

#Syahrul Yasin Limpo #Kasus Korupsi #NasDem #Surya Paloh
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tanpa Rompi Tahanan, Febrie Adriansyah Tiba di Rutan KPK usai Ditahan Kejagung
Eks Jampidsus, Febrie Adriansyah, tiba di Rutan KPK pada Jumat (24/7) pukul 23.21 WIB.
Soffi Amira - Sabtu, 25 Juli 2026
Tanpa Rompi Tahanan, Febrie Adriansyah Tiba di Rutan KPK usai Ditahan Kejagung
Indonesia
Kasus Korupsi Bupati Lombok Barat, KPK Sita Toyota Alphard Diduga Gratifikasi
KPK menyita Toyota Alphard dalam kasus korupsi Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Kasus Korupsi Bupati Lombok Barat, KPK Sita Toyota Alphard Diduga Gratifikasi
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Febrie Adriansyah Belum Ditahan, Puan Minta Hormati Penyidikan yang Sedang Berjalan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal belum ditahannya eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Selasa, 21 Juli 2026
Febrie Adriansyah Belum Ditahan, Puan Minta Hormati Penyidikan yang Sedang Berjalan
Indonesia
Febrie Adriansyah belum Ditahan, Pengamat Ingatkan Kejagung Jaga Akuntabilitas Penyidikan
Belum adanya penahanan terhadap Febrie menimbulkan pertanyaan publik terkait dengan konsistensi penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Febrie Adriansyah belum Ditahan, Pengamat Ingatkan Kejagung Jaga Akuntabilitas Penyidikan
Indonesia
Kasus JAM-Pidsus Febrie Adriansyah, Pakar Hukum: Kedekatan dengan Presiden Bukan Tameng untuk Lolos dari Proses Hukum
Jika kedekatan dengan penguasa dijadikan dasar untuk menghentikan proses hukum, hal tersebut justru bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Kasus JAM-Pidsus Febrie Adriansyah, Pakar Hukum: Kedekatan dengan Presiden Bukan Tameng untuk Lolos dari Proses Hukum
Indonesia
Kortastipidkor Polri Tetapkan Tersangka Korupsi PT PPA–PT BAS, Kerugian Negara Rp 38,8 Miliar
Kortastipidkor Polri mengungkap dugaan korupsi pembiayaan invoice financing PT PPA kepada PT BAS. Kerugian negara capai Rp 38,8 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Juli 2026
Kortastipidkor Polri Tetapkan Tersangka Korupsi PT PPA–PT BAS, Kerugian Negara Rp 38,8 Miliar
Indonesia
KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta dalam OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan
KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah dan dokumen dalam OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Sebanyak 19 orang diamankan, tujuh di antaranya dibawa ke Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Juli 2026
KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta dalam OTT Bupati Lombok Barat, 19 Orang Diamankan
Indonesia
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
KPK mengusulkan peningkatan peran negara dalam pembiayaan kampanye untuk menekan biaya politik yang dinilai menjadi salah satu akar persoalan korupsi di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Usulkan Negara Perbesar Peran dalam Pembiayaan Kampanye untuk Tekan Biaya Politik
Indonesia
KPK Bongkar Akar Korupsi Kepala Daerah, Berawal dari Biaya Politik yang Terlalu Mahal
KPK menyebut tingginya biaya politik dalam pemilu dan pilkada menjadi faktor yang kerap memicu korupsi kepala daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
KPK Bongkar Akar Korupsi Kepala Daerah, Berawal dari Biaya Politik yang Terlalu Mahal
Bagikan