Sudutkan Setnov, Sayap Golkar Laporkan Koran Tempo ke Dewan Pers

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 10 Oktober 2017
Sudutkan Setnov, Sayap Golkar Laporkan Koran Tempo ke Dewan Pers

Peserta aksi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi membawa poster bergambar Ketua DPR Setya Novanto di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/9). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Harian Depinas Soksi Erwin Ricardo Silalahi menyambangi Gedung Dewan Pers guna melaporkan Koran Tempo yang diduga melanggar kode etik jurnalistik dengan pemberitaan kasus korupsi e-KTP yang dinilai menyudutkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

"Kami datang untuk melaporkan kembali Koran Tempo ke Dewan Pers sebagaimana yang pernah kami lakukan pertama kali tanggal 17 April 2017. Dan dari beberapa kali mediasi yang dilakukan oleh Dewan Pers ditemukan satu titik temu kesepakatan dengan Koran Tempo untuk membangun hubungan yang lebih konstruktif ke depan," ujarnya di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Namun, dikatakan Erwin, pemberitaan Tempo akhir-akhir ini mengulangi pemberitaan-pemberitaan yang dinilainya mempunyai motif jahat yang dilakukan secara massif untuk membunuh karakter Setya Novanto.

"Kami lihat ini adalah sebuah pembunuhan karakter terhadap Ketua Umum kami, Partai Golkar yaitu Bapak Setya Novanto. Kami menduga ini telah melanggar kaidah yang diatur oleh kode etik jurnalistik," jelas dia.

Erwin mencontohkan, salah satu pemberitaan Koran Tempo mengenai sayembara yang dilakukan secara meluas ke publik yang mempertanyakan kebenaran penyakit Setnov.

"Adanya sayembara ke publik terkait Novanto sehat atau tidak. Padahal kan yang berkompetensi (menilai) itu dokter, ini kan sengaja menimbulkan rasa permusahan di publik," tegas Erwin.

Erwin berharap dengan aduan ini, Tempo bisa melakukan mediasi dan meminta maaf secara terbuka. Bila langkah ini tak dipenuhi, pihaknya bakal melaporkan ke pihak berwajib dengan segala tuduhan tersebut.

"Pertama dia harus minta maaf secara terbuka. Yang kedua, dalam waktu dekat kami akan laporkan ke Bareskrim Polri," pungkasnya. (Pon)

Baca juga berita lainnya tentang Setya Novanto dalam artikel: KPK Bakal Bawa Kembali Setnov ke Pengadilan

#Setya Novanto #Dewan Pers
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dewan Pers Soroti Keselamatan Jurnalis, Perusahaan Pers Diminta tak Abaikan Risiko Peliputan
Aspek keselamatan perlu jadi bagian penting dalam setiap perencanaan peliputan, terutama ketika wartawan harus bekerja di lokasi yang memiliki potensi bahaya.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Dewan Pers Soroti Keselamatan Jurnalis, Perusahaan Pers Diminta tak Abaikan Risiko Peliputan
Berita Foto
Dewan Pers Gelar Doa Bersama untuk Lima Jurnalis Hilang Kontak di Perairan Selat Sunda
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyampaikan refleksi saat doa bersama dan aksi solidaritas di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Didik Setiawan - Senin, 21 September 2026
Dewan Pers Gelar Doa Bersama untuk Lima Jurnalis Hilang Kontak di Perairan Selat Sunda
Indonesia
Insiden Jurnalis Hilang di Kawasan Anak Krakatau, Dewan Pers: tak Ada Berita Seharga Nyawa
Keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam peliputan, terutama ketika jurnalis bekerja di wilayah yang tengah dilanda bencana.
Dwi Astarini - Jumat, 11 September 2026
Insiden Jurnalis Hilang di Kawasan Anak Krakatau, Dewan Pers: tak Ada Berita Seharga Nyawa
Indonesia
HUT Ke-4 Iwakum Tegaskan Komitmen Jaga Kemerdekaan Pers dan Solidaritas Jurnalis
Iwakum memperingati HUT ke-4 dengan menegaskan pentingnya menjaga kemerdekaan pers, memperkuat solidaritas jurnalis, serta mendorong perlindungan hukum bagi wartawan di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 01 Agustus 2026
HUT Ke-4 Iwakum Tegaskan Komitmen Jaga Kemerdekaan Pers dan Solidaritas Jurnalis
Indonesia
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Advokat Prabu Sutisna mengimbau tokoh publik lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu polemik di masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Indonesia
Dewan Pers Tegaskan Ketidaksenangan terhadap Pertanyaan Wartawan tak Boleh Berujung Penghinaan
Dewan Pers meminta seluruh pihak menghormati kerja jurnalistik dan menjaga etika saat berhadapan dengan media.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Dewan Pers Tegaskan Ketidaksenangan terhadap Pertanyaan Wartawan tak Boleh Berujung Penghinaan
Indonesia
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Gugatan tersebut diajukan setelah pihaknya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Indonesia
Dewan Pers Minta Pemerintah Gunakan Jalur Diplomatik Bebaskan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Israel
Dewan Pers mendorong pemerintah untuk memakai jalur diplomasi demi membebaskan jurnalis dan warga sipil.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Dewan Pers Minta Pemerintah Gunakan Jalur Diplomatik Bebaskan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Israel
Berita Foto
Dewan Pers Serahkan Usulan Revisi UU Hak Cipta ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerima surat usulan revisi Undang-Undang Hak Cipta dari Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 23 April 2026
Dewan Pers Serahkan Usulan Revisi UU Hak Cipta ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Indonesia
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Sidang gugatan pembatalan bebas bersyarat Setya Novanto masuk tahap akhir. Kuasa hukum ARRUKI dan LP3HI mengungkap ada dugaan cacat hukum.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Bagikan