Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Gubernur Jambi Zumi Zola belum berniat mengajukan permohonan praperadilan atas status tersangka yang disematkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, Zumi belum mengetahui secara pasti kasus yang menjeratnya tersebut.
"Sampai sejauh ini belum dipikirkan ke sana, karena belum tahu apa yang terjadi. Orang mau mengajukan praperadilan itu kalau merasa ini (yang dilakukan KPK) bersalah," ujar kuasa hukum Zumi, Muhammad Farizi di Gedung Ariobimo, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/2).
Farizi menegaskan, Zumi akan kooperarif dan mengikuti proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Namun, kata dia, jika dalam penetapan tersangka tersebut terjadi penyimpangan, pihaknya akan mengajukan gugatan praperadilan.
"Kita jalani, ada yang tidak sesuai aturan, kita akan mengajukan keberatan, jika keberatan tidak diterima, kita mengajukan praperadilan," jelasnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan Zumi dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jambi Arfan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dari sejumlah proyek di Provinsi Jambi.
KPK menduga Zumi bersama Arfan menerima uang sejumlah Rp 6 miliar dari para kontraktor yang menggarap proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Uang itu disinyalir yang disalurkan kepada anggota DPRD Jambi sebagai uang ketok pengesahan rancangan APBD Jambi tahun anggaran 2018.
KPK juga telah menggeledah rumah dinas dan rumah pribadi Zumi. Dari penggeledahan di rumah Zumi, KPK menemukan uang, dalam pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat. (Pon)
Baca juga berita terkai di: Zumi Zola Klaim "Dipalak" Anggota DPRD Jambi Terkait Pengesahan APBD
