Suap Meikarta, KPK Pertajam Bukti Keterlibatan Bos Lippo James Riady

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami bukti keterlibatan CEO Lippo Group, James Riady dalam kasus dugaan suap pengurusa izin proyek pembangunan Meikarta.

Lembaga antirasuah menduga ada kaitan antara pertemuan James Riady dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah, sampai akhirnya tim KPK menggeledah kediaman James Riady beberapa waktu lalu. Penggeledahan itu menyangkut perkara suap pengurusan izin Meikarta di Bekasi.

"Karena ada dugaan keterkaitan dalam hal ini pertemuan tersebut ya, maka kami perlu melakukan pencarian bukti-bukti. Sehingga ketika itu dilakukan geledah di sejumlah lokasi, termasuk di rumah James Riady," kata Juru Bicara KPK, Febri Dianysah saat dikonfirmasi Senin (12/11).

James dan Neneng pun telah mengaku adanya pertemuan antara keduanya. Hal itu juga telah dituangkan dalam BAP penyidik KPK.

Meski begitu, kata Febri, sampai saat ini masih mendalami pertemuan James dengan Neneng. Begitu jua dengan para pihak lainnya yang masih berkaitan dengan pengurusan izin proyek investasi senilai 900 juta dollar AS itu.

Febri tak mengungkap detail apa saja pengakuan James dan Neneng kepada KPK saat jalani pemeriksaan. Namun tekan Febri, KPK tak memperdulikan bantahan keduanya sebab telah memiliki bukti-bukti dari saksi maupun bukti otentik lainnya dalam mengusut kasus ini.

"Silakan saja kalau saksi mengatakan alasannya (bertemu itu hanya) silaturahmi, atau mengatakan bila mengunjungi setelah melahirkan ya itu silakan saja. KPK tentu memiliki bukti-bukti yang lain," tandas Febri.

Sebelumnya, James berdalih bahwa pertemuan dirinya dengan Bupati Bekasi Neneng pasca melahirkan hanya kunjungan biasa‎ atau silaturahmi. Namun di sisi lainnya Lippo Group melalui anak usahanya yaitu PT MSU tengah mengerjakan proyek Meikarta di wilayah Bekasi.

KPK memang tengah menelusuri sumber uang suap Meikarta, yang diduga berasal dari Lippo Group. Sampai saat ini para pihak dari Lippo Group yang telah diperiksa, di antaranya Direktur Billy Sindoro, selaku tersangka suap pengurusan izin proyek Meikarta; CEO Lippo Group, James Riady; mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk, Toto Bartholomeus.

Kemudian Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk, Ketut Budi Wijaya; Corporate Affairs Siloam Hospital Group, Josep Christoper Mailool; Direktur Keuangan PT Lippo Cikarang Tbk, Soni; Direktur Keuangan PT Lippo Karawaci Tbk, Richard Setiadi.

Teranyar, Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) Hartono yelah diperiksa penyidik. Dari semua pemeriksaan itu, terungkap juga adanya pertemuan-pertemuan antara petinggi Lippo Group dengan Neneng Hasanah Yasin.

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo. Penggarap proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.

Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.

KPK menetapkan Billy Sindoro dan Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin serta tujuh orang lainnya, baik dari pihak Pemkab Bekasi dan Lippo Group sebagai tersangka.

Neneng dan anak buahnya itu diduga menerima suap Rp7 miliar dari Billy Sindoro. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta, proyek milik Lippo Group.(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Berkas Penyidikan Rampung, Eks Bos Jasindo Segera Jalani Sidang Perdana