Sri Mulyani Sangkal Penyusunan APBN untuk Kepentingan Capres Tertentu
Hendaru Tri Hanggoro - Jumat, 05 April 2024
Menkeu Sri Mulyani. (Foto: Dok. Mahkamah Konstitusi)
MerahPutih.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangannya dalam sidang sengketa Pemilu Presiden 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat (5/4).
Dalam pernyataannya, Sri Mulyani menyangkal tudingan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 berdasarkan referensi kontestan Pilpres.
Menurut Sri Mulyani, penyusunan APBN tak dipengaruhi oleh siapa pasangan calon yang akan maju di Pilpres 2024. Penyusunan APBN 2024 selesai 21 September 2023 dan diundangkan pada 16 Oktober 2023.
"Waktu penetapan undang-undang APBN 2024, telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan Pasangan calon Presiden-Wakil Presiden 13 November 2023," kata Sri Mulyani.
Baca juga:
Airlangga Berdalih Penyaluran Bansos Jelang Pemilu Dipicu Fenomena El Nino
Sri menjelaskan jadwal penetapan APBN 2024. Siklus penyusunan APBN dimulai awal 2023 yang merupakan tahapan penganggaran RAPBN 2024.
Sri menyebut penganggaran mencakup kerangka konsep ekonomi makro, pokok-pokok fiskal dan rencana kerja pemerintah.
Kemudian, tahapan pembahasan RAPBN 2024 dilakukan medio Agustus-Oktober 2023. Di periode inilah RUU APBN 2024 telah diselesaikan dan mendapat persetujuan saat rapat paripurna DPR pada 21 September 2023.
Selanjutnya, tahapan penetepan UU APBN, dijadwalkan paling lambat akhir Oktober 2023. UU APBN 2024 lalu diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2023 dan ditetapkan pada 16 Oktober 2023.
Sri Mulyani menyebut DPR telah menyetujui RUU APBN jadi Undang-Undang sebelum ada capres-cawapres.
“Penyusunan APBN 2024 dan penetapan menjadi UU tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa yang akan maju menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024," ujar Sri Mulyani.
Baca juga:
4 Menteri Tiba di MK: Sri Mulyani-Airlangga Sapa Media, Risma-Muhadjir Bungkam
Sri kemudian menjelaskan tujuan penyusunan APBN. Salah satunya untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah secara dinamis.
"APBN adalah instrumen penting untuk menjaga masyarakat negara dan perekonomian agar mampu menghadapi berbagai dinamika perekonomian global, nasional," tutur Sri Mulyani.
Sri menyebut APBN harus disusun secara adaptif. Hingga antisipasi guncangan baik secara global maupun di dalam negeri.
"APBN harus didesain secara antisipatif, responsif dan mampu adaptif di dalam menghadapi berbagai kondisi dan guncangan," pungkas Sri Mulyani. (knu)
Baca juga:
Gerindra Yakin Kesaksian 4 Menteri Patahkan Tuduhan Bansos Menangkan Prabowo
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Masih Aman, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Anggota Polisi yang Duduki Jabatan Sipil tak Perlu Ditarik
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN
Iwakum Nilai Kesaksian Pemerintah Justru Ungkap Kelemahan Pasal 8 UU Pers
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi