Sosialisasi Parpol Sebelum Kampanye Pemilu Diatur Lewat Surat Keputusan

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuat aturan sosialisasi sebelum masa kampanye Pemilu 2024. Nantinya, aturan tersebut akan berbentuk Surat Keputusan (SK).

"Setelah final, kami akan rapat kembali, dan nanti setelah itu KPU akan men-SK-kan dalam sebuah keputusan," ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/12).

Baca Juga:

KPU Janji Bakal Uji Publik Rumusan Daerah Pemilihan Pemilu 2024

Menurutnya, sosialisasi sebelum masa kampanye harus diatur. Dia mengatakan hal itu perlu dilakukan agar ada keadilan bagi setiap parpol saat masa sosialisasi.

"Kita ketahui bicara tentang sosialisasi parpol tidak hanya dilakukan tatap muka ataupun lewat medsos, tapi juga lewat media massa, jaringan atau teristerial, apalagi sekarang sudah digital," sebut Idham.

Pembahasan mengenai aturan sosialisasi sebelum masa kampanye, juga melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers.

"Lembaga-lembaga ini dibentuk berdasarkan UU," tuturnya.

Penyusunan aturan ini dianggap perlu untuk mengisi kekosongan hukum hingga masa kampanye Pemilu 2024 dimulai secara resmi pada 28 November 2023. Sejauh ini, para parpol peserta pemilu sudah mendapatkan nomor urut.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: KPU Anulir Keputusan Peserta Pemilu 2024

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyebut bahwa aturan sosialisasi ini akan melarang siapa pun mengaku sebagai calon anggota legislatif sebelum penetapan caleg.

Hal ini termasuk larangan memasang alat peraga sosialisasi walaupun tanpa ajakan memilih. Hal yang sama, kata dia, berlaku untuk orang-orang yang mengaku capres-cawapres.

"Pencalonan presiden itu dijadwalkan masih pada bulan Oktober 2023. Jadi sekarang ini belum ada yang namanya capres," ujar dia.

Menurut dia, dalam masa sosialisasi ini, parpol hanya boleh menampilkan gambar partai, nomor urut, dan visi-misi.

Lalu, sosok yang dapat tampil dalam sosialisasi semacam ini hanyalah ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik untuk kepengurusan tingkat pusat. Pada kepengurusan daerah, hanya ketua dan sekretaris yang boleh tampil. (Knu)

Baca Juga:

Mediasi dengan KPU Sukses, Partai Ummat akan Diverifikasi Ulang di 16 Kabupaten/Kota