Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Polusi udara tengah jadi sorotan publik. Bahkan, polusi udara Jakarta, sempat mencapai 170 atau masuk dalam kategori tidak sehat atau terburuk di dunia.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan bahwa permasalahan polusi udara membutuhkan solusi berkelanjutan yang didasarkan pada seluruh aspek.
Baca Juga:
Pemprov DKI Larang ASN Bawa Kendaraan Tiap Hari Rabu Tekan Polusi Udara Jakarta
"Polusi udara membutuhkan upaya yang lebih sustainable untuk menyelesaikan permasalahan secara holistik," kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani.
Shinta menyampaikan Apindo mendorong pemerintah untuk menyusun kajian sumber utama polusi dengan menyertakan dampak ekonomi dan dampak regulasi.
Selain itu, juga merancang regulasi untuk menargetkan penurunan polusi berdasar kajian tersebut melalui pendekatan holistik dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan penanganan polusi udara membutuhkan solusi jangka panjang, menengah dan pendek. Menurut dia, salah satu solusi jangka panjang untuk isu polusi adalah transisi energi berkeadilan, dengan memerhatikan pihak-pihak yang terdampak oleh proses transisi tersebut.
"Ini terkait implementasi transisi pemanfaatan energi fosil ke energi bersih dan terbarukan, termasuk akselerasi percepatan penggunaan teknologi dan infrastruktur bisnis yang dibutuhkan," ujarnya.
Shinta menyampaikan isu polusi udara berkaitan dengan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca global, maka transisi energi berkeadilan juga membutuhkan dukungan dari dunia internasional.
Adapun dukungan pemerintah dalam skala nasional adalah pembiayaan, mobilisasi investasi, hingga insentif fiskal. Sebagai contoh, terkait insentif tax holiday untuk pengembangan energi terbarukan tanpa mempertimbangkan nilai investasi.
Dengan demikian pengusaha lokal yang membangun pembangkit skala kecil dengan biaya di bawah batasan investasi juga berhak mendapatkan tax holiday.
Kemudian, solusi jangka pendek adalah melalui fokus atas penegakan regulasi pengendalian polusi yang sudah ada, misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah, kebijakan insentif penggunaan kendaraan umum kendaraan listrik.
Tidak hanya itu, stimulus bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi melalui kebijakan insentif untuk mengganti mesin produksi agar menjadi lebih ramah lingkungan, juga kebijakan pasar karbon dan pajak karbon.
Sedangkan untuk solusi jangka menengah, Apindo turut mendukung program-program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas.
Seperti peningkatan pengadaan moda transportasi yang ramah lingkungan, di antaranya kendaraan listrik dan Mass Rapid Transport, dan dekarbonisasi rantai pasok.
"Apindo juga mendukung pengumpulan data akurat secara real time seperti alat sensor kualitas udara di banyak tempat sebagai solusi krusial demi meningkatkan kesadaran masyarakat perihal peningkatan polusi udara," katanya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, target pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 yang mengatur mitigasi risiko dan adaptasi terhadap perubahan iklim perlu dilakukan dengan cara yang wajar dan berkeadilan.
Sehingga diperlukan implementasi dekarbonisasi secara makro maupun mikro yang dilakukan secara end-to-end atas rantai pasokan.
Apindo juga menilai agar kebijakan work from home tidak semata bersifat temporer dan reaktif, karena tidak semua semua sektor usaha dapat menerapkan WFH seperti pekerja pabrik yang harus melakukan kegiatan produksi.
"Kajian sumber utama polusi juga diperlukan dengan sejumlah pertimbangan," ujarnya. (Asp)
Baca Juga:
Kader PDIP Minta Heru Budi Serius Tangani Polusi Udara, Jangan Hanya KTT ASEAN
