Pilpres 2019

Soeharto Disebut Guru Korupsi, Partai Berkarya Angkat Bicara

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 29 November 2018
Soeharto Disebut Guru Korupsi, Partai Berkarya Angkat Bicara

Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto (ketiga kiri) memukul gong saat pembukaan Rapat Pimpinan Nasional III Partai Berkarya di Solo, Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Moh

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Berkarya tampaknya tersinggung dengan pernyataan Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Ahmad Basarah yang menyebut Soeharto sebagai guru korupsi. Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menegaskan HM Soeharto merupakan bapak bangsa, peletak dasar pembangunan NKRI.

"Bapak HM Soeharto adalah bapak bangsa dan peletak dasar pembangunan NKRI yang terjaga hingga kini," kata Badar melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (29/11).

Badar menekankan bahwa korupsi sudah ada sejak jaman Hindia Belanda, sehingga julukan bapak atau guru korupsi tidak pantas dialamatkan kepada Soeharto. Dia mengatakan Soeharto memiliki jasa membangun bangsa, dan tidak pernah mengajarkan korupsi.

"Beliau tidak pernah mengajarkan korupsi, justru sebaliknya di jaman beliau jarang ada korupsi seperti saat ini," jelasnya.

Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang
Ketua DPP Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang (Screenshot youtube/berkaryatv)

Badaruddin Andi Picunang mengatakan TAP MPR no. 11 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN tidak hanya berlaku pada orang per orang tapi seluruh anak bangsa, hingga munculnya lembaga KPK yang lebih spesifik untuk itu.

"Jadi TAP MPR tersebut bukan konotasi dari pemberantasan KKN Pak Harto," jelasnya.

Badar meminta nama Soeharto selaku bapak ideologis Partai Berkarya tidak digunakan dalam mencari popularitas pribadi maupun yang dikampanyekan.

"Mari berpolitik santun dan sehat," ujar Andi Picunang sebagaimana dilansir Antara.

Sebelumnya Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin Ahmad, Basarah menyebut maraknya korupsi di Tanah Air dimulai sejak era Presiden Soeharto.

Dia menyebut bahwa Soeharto merupakan guru korupsi di Indonesia.

Pernyatan itu dilontarkan Basarah menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam lawatannya ke Singapura, yang menyatakan korupsi di Indonesia seperti kanker stadium empat.(*)

Baca berita menarik lainya dalam artikel: Tentukan Arah Dukungan di Pilpres 2019, PBB Tunggu Hasil Rakornas

#Partai Berkarya #Soeharto #Tommy Soeharto #Ahmad Basarah #Korupsi Orba
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo tengah Pikir-Pikir Tetapkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Janji akan Beri Keputusan
Keputusan diambil sebelum 10 November.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Presiden Prabowo tengah Pikir-Pikir Tetapkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Janji akan Beri Keputusan
Indonesia
NasDem Dukung Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Ini Alasanya
Total ada 40 nama yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional, beberapa di antaranya adalah mantan Presiden RI Soeharto, mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan aktivitas Marsinah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
NasDem Dukung Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Ini Alasanya
Indonesia
KontraS Kritik Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto, tak Sesuai Semangat Reformasi
Penolakan tersebut disampaikan melalui aksi publik dan audiensi dengan sejumlah pihak, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
KontraS Kritik Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto, tak Sesuai Semangat Reformasi
Indonesia
Pengamat Sebut Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Terhadap Soeharto Misi Sistematis Elite Dekat Prabowo
Setara Institute mengkritik keras usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto di era Prabowo
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Oktober 2025
Pengamat Sebut Usulan Pemberian Gelar Pahlawan Terhadap Soeharto Misi Sistematis Elite Dekat Prabowo
Indonesia
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Adanya penolakan tersebut berarti ada harapan dari masyarakat yang harus didengar.
Dwi Astarini - Minggu, 26 Oktober 2025
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Indonesia
Presiden RI ke-2 Soeharto Diusulkan Dapat Gelar Pahlwan, MPR: Harusnya Tidak Lagi Menimbulkan Problem
Muzani menyerahkan sepenuhnya pemberian gelar pahlawan itu kepada Presiden Prabowo Subianto, termasuk tokoh-tokoh lainnya yang akan diberi gelar pahlawan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Oktober 2025
Presiden RI ke-2 Soeharto Diusulkan Dapat Gelar Pahlwan, MPR: Harusnya Tidak Lagi Menimbulkan Problem
Indonesia
Amnesty International Indonesia Desak Pemerintah Cabut Nama Soeharto dari Daftar Calon Pahlawan Nasional
Amnesty International Indonesia menilai upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Reformasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Amnesty International Indonesia Desak Pemerintah Cabut Nama Soeharto dari Daftar Calon Pahlawan Nasional
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Indonesia
40 Nama Calon Pahlawan Nasional Resmi Diajukan, Ada Marsinah, Ali Sadikin, Hingga Soeharto
Kementerian Sosial (Kemensos) resmi mengajukan 40 nama untuk diseleksi menjadi calon penerima anugerah gelar Pahlawan Nasional tahun ini.
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
40 Nama Calon Pahlawan Nasional Resmi Diajukan, Ada Marsinah, Ali Sadikin, Hingga Soeharto
Indonesia
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold
Sembilan partai yang telah bergabung adalah Partai Hanura, PBB, Partai Buruh, Perindo, PKN, Prima, PPP, Partai Berkarya, dan Partai Ummat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 September 2025
OSO Pimpin 9 Partai Nonparlemen, Bentuk Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat untuk Lawan Parliamentary Threshold
Bagikan