Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Headline

Soal Rekonsiliasi, Jokowi Harus Rangkul Prabowo

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 03 Juli 2019
 Soal Rekonsiliasi, Jokowi Harus Rangkul Prabowo

Pengamat politik Ujang Komarudin (Foto: unialazhar.ac.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat Politik Universitas Al- Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyarankan sebagai pemenang Pilpres 2019, Joko Widodo (Jokowi) harus merangkul Prabowo Subianto dengan menjadi inisiator pertemuan antara dirinya dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Perlu diingat prinsipnya yang menang merangkul yang kalah. Jadi Jokowi-Ma'ruf Amin mesti merangkul Gerindra," kata Ujang saat dihubungi wartawan, Rabu (3/7).

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo pasca kontestasi Pilpres 2019 merupakan sebuah keharusan.

"Disaat elite saling serang, ulama terpecah, dan masyarakat terbelah, maka rekonsiliasi merupakan keharusan," ujar Ujang.

Meski demikian, Ujang menegaskan, rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo tidak hanya sekadar politik dagang sapi atau bagi-bagi jabatan.

"Perlu juga penyelesaian persoalan pendukung-pendukung kubu 02 yang banyak terkena kasus hukum," imbuhnya.

Pengamat Politik Ujang Komarudin sarankan Jokowi harus lebih dulu rangkul Prabowo
Pengamat Politik Ujang Komarudin sarankan Jokowi harus lebih dulu rangkul Prabowo (Foto: Dok Pribadi)

Dalam rangka rekonsiliasi tersebut, kata Ujang, Prabowo harus memperjuangkan pendukungnya saat proses Pilpres 2019 agar terbebas dari persoalan hukum.

"Seperti Ustad Bachtiar Natsir, dan lain - lain yang menjadi tersangka. Tersangkanya mereka kan ada kaitannya dengan Pilpres," ujar Ujang.

Selain itu, lanjut Ujang, Eks Danjen Kopassus itu juga harus menyelesaikan persoalan yang menimpa Ketua PA 212 Slamet Ma'arif dan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Riziq Shihab yang terasing di luar negeri.

"Walaupun semua kasusnya pidana. Tapi kasus- kasus tersebut bertali temali dengan Pilpres," pungkas Ujang.

Wacana rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo hingga saat ini belum juga terealisasi. Padahal, lima tahun lalu, kebekuan politik sempat mencair setelah Jokowi dan Prabowo saling bertemu untuk pertama kalinya selama Pilpres 2014.

Jokowi dan Prabowo bertemu untuk pertama kalinya semenjak pencoblosan pemilihan presiden tahun 2014 di kediaman Ayahanda Prabowo, Almarhum Sumitro Djojohadikusumo di Jakarta, Jumat (17/10).

Kala itu, dua tokoh itu sepakat untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan, dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan meminta Partai Gerindra dan Koalisi Merah Putih untuk mendukung Jokowi dan pemerintahannya.

Jokowi dan Prabowo saat debat Capres
Jokowi dan Prabowo saat debat capres beberapa waktu lalu (Foto: antaranews)

“Kami sepakat menjaga keutuhan Republik Indonesia, yaitu NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika,” kata Prabowo usai menerima kunjungan Jokowi pada Oktober 2014 silam.

Sebelumnya ‎Jokowi juga sempat meminta Prabowo-Sandi untuk bersama-sama membangun bangsa Indonesia. Menurut Jokowi Indonesia adalah negara besar, sehingga tidak bisa dibangun hanya dengan satu atau sekelompok orang.

"Oleh karena itu saya mengajak Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun negara ini," kata Jokowi usai ditetapkan sebagai presiden terpilih di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/6) kemarin.

BACA JUGA: Gender dan Usia Harus Jadi Pertimbangan Jokowi dalam Memilih Para Menteri

Pengamat Sarankan Gerindra Tiru PDIP Jika Ingin Menang Pemilu

Diketahui, KPU resmi menetapkan Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Penetapan tersebut diambil melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Pleno ini digelar tiga hari pasca sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di MK. MK memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan capres dan cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dengan demikian, Jokowi akan menjabat sebagai presiden untuk kedua kalinya.(Pon)

#Pengamat Politik #Joko Widodo #Prabowo Subianto #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dapat Rapor Merah dari SMRC, Istana Tegaskan Prabowo Kerja Bukan Demi Survei
Istana menegaskan kerja Presiden Prabowo Subianto berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan survei.
Wisnu Cipto - 2 jam, 10 menit lalu
Dapat Rapor Merah dari SMRC, Istana Tegaskan Prabowo Kerja Bukan Demi Survei
Indonesia
Mensesneg Bilang Prabowo Juga Naikkan Tukin Guru-Nakes 3T Bukan Cuma TNI
Presiden Prabowo Subianto resmi menaikkan tunjangan kinerja bukan hanya untuk TNI dan Kemenhan, tetapi juga guru, dosen, dan tenaga kesehatan di wilayah 3T.
Wisnu Cipto - 2 jam, 49 menit lalu
Mensesneg Bilang Prabowo Juga Naikkan Tukin Guru-Nakes 3T Bukan Cuma TNI
Indonesia
Prabowo Bakal Resmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Fasad Bersejarah Dikembalikan
Stasiun Semarang Tawang segera direvitalisasi. Presiden RI, Prabowo Subianto, segera meresmikannya.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
Prabowo Bakal Resmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Fasad Bersejarah Dikembalikan
Indonesia
Prabowo Terbitkan Perpres Baru, Tunjangan Kinerja TNI dan ASN Kemhan Naik
Presiden RI, Prabowo Subianto, menaikkan tunjangan kinerja TNI dan ASN Kemhan. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 42 Tahun 2026.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
Prabowo Terbitkan Perpres Baru, Tunjangan Kinerja TNI dan ASN Kemhan Naik
Indonesia
Prabowo Tekankan Lulusan IPDN Harus Dekat dengan Rakyat dan Tolak Korupsi
Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta lulusan IPDN untuk dekat dengan rakyat dan menolak korupsi.
Soffi Amira - Rabu, 29 Juli 2026
Prabowo Tekankan Lulusan IPDN Harus Dekat dengan Rakyat dan Tolak Korupsi
Indonesia
Sah Diteken Prabowo! Kejagung Punya 7 Kejaksaan Negeri Baru, 2 di Pulau Jawa
Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres Nomor 40 Tahun 2026 tentang pembentukan tujuh kejaksaan negeri baru, termasuk Pangandaran dan Serang di Pulau Jawa.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 Juli 2026
Sah Diteken Prabowo! Kejagung Punya 7 Kejaksaan Negeri Baru, 2  di Pulau Jawa
Indonesia
Ekonom Ingatkan Presiden Salah Pilih Gubernur BI Baru Bisa Picu Bahaya Fiskal
Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai mundurnya Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI jadi momentum menjaga independensi bank sentral.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Ekonom Ingatkan Presiden Salah Pilih Gubernur BI Baru Bisa Picu Bahaya Fiskal
Indonesia
Kronologi Bos BI Perry Warjiyo Mundur tanpa Alasan Detail: Internal Tahu Sabtu Sampai Istana Minggu
Gubernur BI Perry Warjiyo resmi mundur. Surat diterima Presiden tanpa alasan detail. Pemerintah bantah ada intervensi politik.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Kronologi Bos BI Perry Warjiyo Mundur tanpa Alasan Detail: Internal Tahu Sabtu Sampai Istana Minggu
Indonesia
Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI, Prabowo Sampaikan Apresiasi atas Pengabdiannya
Presiden RI, Prabowo Subianto, telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo dari Gubernur BI. Ia pun mengucapkan terima kasih atas dedikasinya.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Perry Warjiyo Mundur dari Gubernur BI, Prabowo Sampaikan Apresiasi atas Pengabdiannya
Indonesia
Perry Warjiyo Lepas Jabatan Gubernur BI, Destry Damayanti Ditunjuk Jadi Pengganti Sementara
Perry Warjiyo mundur dari Gubernur BI. Presiden RI, Prabowo Subianto, sudah menerima surat pengunduran dirinya.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Perry Warjiyo Lepas Jabatan Gubernur BI, Destry Damayanti Ditunjuk Jadi Pengganti Sementara
Bagikan