Soal Pidato Anies, Menkumham: Sudahi Polemik, Saatnya Bangun Jakarta Bersama

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 18 Oktober 2017
Soal Pidato Anies, Menkumham: Sudahi Polemik, Saatnya Bangun Jakarta Bersama

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (MP/Venansius Fortunatus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, angkat bicara mengenai pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyinggung kata 'pribumi' sehingga menuai kritik dari berbagai pihak.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berharap pidato Anies tak dijadikan polemik. Baginya, yang lebih penting saat ini adalah membangun Jakarta bersama-sama.

"Sudahlah, kita sudahi polemik. Sekarang mari kita sebagai warga Jakarta bersama-sama membangun Jakarta, ini penting. Jangan kita buat kegaduhan baru singsingkan lengan, kerja keras, banyak kerjaan Jakarta yang belum selesai," kata Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10)

Meski secara pribadi, dia juga menyesalkan penggunaan kata warisan kolonial tersebut. Dia berharap agar pidato Anies tak seperti yang dimaksudkan pihak yang mempersoalkan. "Soal itu kita menyesalkan, kita harap sudahlah mungkin tidak seperti apa yang dimaksudkan," katanya.

Seperti diketahui, penggunaan kata 'pribumi' memang telah dihilangkan sejak zaman Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie melalui Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998. Selian itu, kata 'pribumi' juga sudah dihilangkan dalam UU antidiskriminalitas.

Sebelumnya, Anies telah mengklarifikasi penggunaan kata 'pribumi' dalam pidatonya. Menurut Anies, kata 'pribumi' harus dilihat dari konteks, dan kata itu digunakan untuk menceritakan kejadian zaman penjajahan dulu di Indonesia.

"Itu istilah digunakan dalam konteks pada saat era penjajahan. Sebab, saya menulisnya juga pada saat era penjajahan dulu," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/10). (Pon)

Baca berita terkait polemik pidato Anies yang lain di: Polemik Pidato Anies, Pelaporan Sebaiknya Jangan Ada Unsur Dendam

#Menkumham #Yasonna Laoly
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Mardiono mendaftarkan kepengurusan PPP per 30 September 2025.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Menkum Teken SK Kepengurusan PPP Mardiono
Indonesia
Menkum Supratman: BP BUMN Berperan sebagai Regulator, Beda dengan BPI Danantara
BP BUMN dan BPI Danantara memiliki peran berbeda.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 26 September 2025
Menkum Supratman: BP BUMN Berperan sebagai Regulator, Beda dengan BPI Danantara
Indonesia
Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah
RUU ini juga akan menyempurnakan mekanisme dan akuntabilitas dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
Menkumham Tegaskan Pembentukan Kementerian Haji untuk Perkuat Sistem dan Jawab Kebutuhan Jutaan Calon Jemaah
Indonesia
Ditjen AHU Pastikan tak akan Ikut Campur Konflik Dualisme HNSI
Ditjen AHU diperintahkan agar menjadi fasilitator untuk menyelesaikan konflik dualisme HNSI.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Ditjen AHU Pastikan tak akan Ikut Campur Konflik Dualisme HNSI
Indonesia
Yasonna Bantah Ada Perbedaan Sikap soal Mundurnya Kongres PDIP
Ketua DPP PDIP, Yasonna Laoly, membantah adanya perbedaan sikap soal mundurnya Kongres PDIP.
Soffi Amira - Kamis, 17 April 2025
Yasonna Bantah Ada Perbedaan Sikap soal Mundurnya Kongres PDIP
Indonesia
Dipecat dari Dirjen Imigrasi Terkait Informasi Harun Masiku, Ronny Sompie: Tanya Yasonna
Ronny Sompie, tidak membantah saat ditanya apakah pemecatannya berkaitan dengan pengungkapan informasi perlintasan mantan caleg PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku.
Frengky Aruan - Jumat, 03 Januari 2025
Dipecat dari Dirjen Imigrasi Terkait Informasi Harun Masiku, Ronny Sompie: Tanya Yasonna
Indonesia
KPK Minta Yasonna Laoly Proaktif Beri Informasi Buronan Harun Masiku
KPK meminta semua pihak yang mengetahui posisi Harun Masiku memberi informasi kepada KPK
Wisnu Cipto - Kamis, 19 Desember 2024
KPK Minta Yasonna Laoly Proaktif Beri Informasi Buronan Harun Masiku
Indonesia
KPK Cecar Eks Menkumham Yasonna soal Surat ke MA Minta Fatwa PAW Harun Masiku
Yasonna mengaku ditanya penyidik terkait dua poin utama.
Wisnu Cipto - Rabu, 18 Desember 2024
KPK Cecar Eks Menkumham Yasonna soal Surat ke MA Minta Fatwa PAW Harun Masiku
Indonesia
Eks Menkumham Yasonna Laoly Penuhi Panggilan KPK
Yasonna Laoly memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat eks Caleg PDIP, Harun Masiku.
Frengky Aruan - Rabu, 18 Desember 2024
Eks Menkumham Yasonna Laoly Penuhi Panggilan KPK
Indonesia
KPK Periksa Eks Menkumham Yasonna Laoly pada Hari Ini
Sedianya Yasonna Laoly dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat eks Caleg PDI Perjuangan (PDIP), Harun Masiku pada Jumat (13/12) lalu
Frengky Aruan - Rabu, 18 Desember 2024
KPK Periksa Eks Menkumham Yasonna Laoly pada Hari Ini
Bagikan