Eddy Flo
MerahPutih.Com - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menegaskan, bahwa bantuan sosial (bansos) dampak COVID-19 tidak diberikan untuk semua warga Jabar. Terlebih bansos yang berasal dari Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar.
Uu mengatakan, bansos tidak hanya berasal dari Pemda Provinsi Jabar saja, namun ada pula bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat, seperti Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial (bansos) dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Pra Kerja, bantuan tunai dari Kemensos, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.
Baca Juga:
Hasil Rapid Test Terbaru, 99 Warga Yogyakarta Positif COVID-19
Selain itu, Pemda Provinsi Jabar menggagas Gerakan Nasi Bungkus atau Gasibu yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat Jabar dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya.
Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya. Kemudian bagi warga yang sudah terdata untuk mendapat bantuan dari satu jenis bantuan, maka tidak akan terdata untuk mendapatkan bantuan lain.
“Masyarakat harus memahami dulu bahwa bantuan sosial ini bukan untuk semua masyarakat Jawa Barat. Oleh karena itu, kalau pun tidak mendapatkan program (bantuan sosial) dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, ada sumber-sumber (bansos) lain yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Uu di Kota Bandung, Selasa (28/4).
“Jadi, jangan semua berharap oleh dana provinsi. Provinsi ini hanya membantu sebagian mereka yang belum ter-cover (mendapat bantuan),” lanjutnya.
Uu menyebut jumlah total warga yang mendapat bansos dari berbagai sumber bantuan tersebut sekitar 8 juta penerima. Sementara Pemda Provinsi Jabar mencatat sekitar 1,7 juta penerima yang mendapat bansos dari Pemprov Jabar.
“Dari kami hari ini perhitungan sekitar 1,700,000 (penerima bantuan). Tetapi kan kemarin masih diberikan kesempatan (pendataan ulang) sampai tanggal 25 April (2020). Memang sebelumnya ada kuota, tapi setelah perkembangan di lapangan ada tambahan yang lain, Pak Gubernur (Jabar) memberikan tanpa kuota,” jelasnya.
Uu juga menuturkan, Pemda Provinsi Jabar memberikan bansos berdasarkan data yang berasal dari kabupaten/kota, dengan sumber awal data berasal dari RT/RW yang kemudian disampaikan ke kelurahan/desa dan kecamatan.
“Artinya bagi mereka yang belum mendapat bantuan dari periode sebelumnya, bisa diajukan. Tidak usah marah-marah, tidak usah mengusir petugas. Pemerintah ini berusaha semaksimal mungkin untuk tepat sasaran, tetapi untuk tepat sasaran ini harus memakai jalur (pemerintahan) yang ada di bawah,” ungkap Uu.
“Dan yang menganalisa layak dan tidaknya yang mendapat bantuan adalah (aparat pemerintahan) yang ada di bawah. Dan sekali lagi bukan hanya bantuan dari provinsi yang ada tapi ada saluran bantuan lain,” tambahnya.
UU pun berharap ke depan tidak terjadi kembali pengusiran petugas yang membawa bansos untuk diberikan kepada warga. Selain itu, Uu juga meminta kepada aparat desa/kelurahan untuk menyampaikan informasi atau masukan ke level pemerintah yang ada di atasnya terlebih dahulu.
“Jangan berteriak-teriak di media sosial. Kalaupun ada masukan atau koreksi – kita sama-sama pemerintah – sampaikan kepada kami lewat Pak Camat dulu atau lewat Pak Bupati dulu,” harap Uu.
“Karena seharusnya kan aparat pemerintah di bawah itu bisa mendinginkan masyarakat juga. Harus bisa menjadi pemimpin yang bijaksana,” imbuhnya.
Baca Juga:
Wali Kota Solo Laporkan Pemilik Indekos Usir 3 Perawat RSUD Bung Karno ke Polisi
Uu juga mengimbau warga yang berkemampuan, agar bisa membantu warga lain yang kekurangan.
“Saya juga berharap kepada masyarakat, khususnya yang mempunyai rezeki lebih bisa peduli terhadap lingkungan. Seperti membuat nasi bungkus atau apapun yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jangan hanya menunggu (bantuan) dari pemerintah, karena kami juga terbatas,” pungkasnya.(*)
Berita ini ditulis berdasarkan laporan Mauritz, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Barat.
Baca Juga:
Pemprov DKI Klaim Telah Beri Layanan Kesehatan Jiwa Terhadap 1.730 Orang
