Soal Dampak Konflik Timur Tengah, Puan: DPR dan Pemerintah Segera Bahas RAPBN 2026
Ketua DPR RI, Puan Maharani. Foto: Dok/DPR RI
MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya dan pemerintah akan segera bertemu untuk membahas rancangan APBN 2026. Hal ini disampaikan menyusul meningkatnya eskalasi militer antara Iran dan Israel.
"Pemerintah harus segera memitigasi perkembangan ini tentu saja terkait dengan kurs rupiah, subsidi BBM dan hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan situasi global," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).
Politisi PDIP itu menegaskan, posisi Indonesia di dunia internasional yakni bebas aktif. Meski demikian, ia menyampaikan, hal itu jangan sampai merugikan politik dan situasi geografis Indonesia.
"Posisi politik Indonesia dari dulu sampai sekarang adalah bebas aktif," tegasnya.
Baca juga:
Uni Eropa Sebut Penutupan Selat Hormuz akan Berbahaya, Tawarkan Dilpomasi Redakan Konflik
Puan pun berharap kedua negara melakukan gencatan senjata untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung selama 13 hari.
"Terkait situasi yang sekarang sedang terjadi tentu saja kami ingin bahwa untuk adanya genjatan senjata di antara kedua pihak yang sedang berperang. Sehingga bisa segera menyelesaikan situasi tersebut dengan ya tentu saja damai," harapnya.
Menurut Puan, jika eskalasi terus terjadi, maka yang paling menjadi korban adalah masyarakat sipil khususnya perempuan dan anak.
"Ya tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan sebaiknya kedua belah pihak menahan diri. Dan, begitu juga negara-negara lain untuk mengimbau agar permasalahan yang terjadi di antara kedua negara bisa diselesaikan dengan baik," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum