Soal Dampak Konflik Timur Tengah, Puan: DPR dan Pemerintah Segera Bahas RAPBN 2026
Ketua DPR RI, Puan Maharani. Foto: Dok/DPR RI
MerahPutih.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya dan pemerintah akan segera bertemu untuk membahas rancangan APBN 2026. Hal ini disampaikan menyusul meningkatnya eskalasi militer antara Iran dan Israel.
"Pemerintah harus segera memitigasi perkembangan ini tentu saja terkait dengan kurs rupiah, subsidi BBM dan hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan situasi global," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6).
Politisi PDIP itu menegaskan, posisi Indonesia di dunia internasional yakni bebas aktif. Meski demikian, ia menyampaikan, hal itu jangan sampai merugikan politik dan situasi geografis Indonesia.
"Posisi politik Indonesia dari dulu sampai sekarang adalah bebas aktif," tegasnya.
Baca juga:
Uni Eropa Sebut Penutupan Selat Hormuz akan Berbahaya, Tawarkan Dilpomasi Redakan Konflik
Puan pun berharap kedua negara melakukan gencatan senjata untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung selama 13 hari.
"Terkait situasi yang sekarang sedang terjadi tentu saja kami ingin bahwa untuk adanya genjatan senjata di antara kedua pihak yang sedang berperang. Sehingga bisa segera menyelesaikan situasi tersebut dengan ya tentu saja damai," harapnya.
Menurut Puan, jika eskalasi terus terjadi, maka yang paling menjadi korban adalah masyarakat sipil khususnya perempuan dan anak.
"Ya tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan sebaiknya kedua belah pihak menahan diri. Dan, begitu juga negara-negara lain untuk mengimbau agar permasalahan yang terjadi di antara kedua negara bisa diselesaikan dengan baik," pungkasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif