Soal Corona, Pejabat di Lingkungan Jokowi Dinilai Banyak Omong Kosong

MerahPutih.Com - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai, penanganan pandemi corona di Indonesia menemui titik krisis, meskipun Presiden telah menunjuk juru bicara, juga membentuk satuan gugus tugas yang dipimpin Doni Monardo.

Publik masih diliputi kecemasan seiring kebijakan pemerintah yang belum menghasilkan pencegahan signifikan.

Baca Juga:

Obat untuk Pasien Corona Penuhi Kebutuhan untuk 60 Ribu Pasien

Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini menilai, Presiden dianggap kebingungan dalam memahami situasi, hal ini karena Presiden terlanjur percaya dengan laporan Menteri Kesehatan Terawan yang menyatakan Indonesia bebas penyebaran wabah.

Dedi menganggap, Menkes hanya menyampaikan informasi yang membuat Presiden senang. Sementara Presiden tidak memiliki penasehat sains kredibel penunjang, ini kesalahan Presiden, staf ahli di Istana itu terlalu banyak omong kosong.

"Saat negara seperti sekarang ini, siapa di antara staf ahli itu yang punya pengetahuan sains? Kita belum dengar satupun yang bicara dan masuk akal" terang Dedi dalam keterangannya, Jumat (20/3).

Dedi menuturkan, seharusnya ada staf ahli bidang sains di Istana, sementara yang ada saat ini didominasi staf ahli bidang sosial politik.

"Dengan kejadian ini, Presiden lebih baik mengganti semua staff ahli yang tidak terlalu mengerti hal-hal teknis, termasuk Menkes rasanya sangat layak mengundurkan diri atau sekurang-kurangnya diberhentikan," tambah pengajar Universitas Telkom ini.

Sebaliknya, Dedi melayangkan kritik keras terhadap kebijakan Presiden yang justru mengundang wisatawan saat banyak negara telah terpapar wabah.

"Inilah buah dari kebijakan tersebut, bahkan warga asing terutama dari China tetap masuk meskipun kita sedang krisis penanganan, jelas ini membahayakan warga negara," katanya.

Baca Juga:

Anggota Wantimpres Desak Agar Biaya Tes Massal Corona Digratiskan

Dedi berharap, Presiden segera mengambil kebijakan dengan lebih dulu mendengar ahli bidang relevan, tidak sekedar percaya pada Menteri Kesehatan yang telah terbukti menjerumuskan Indonesia ke kondisi krisis.

"Presiden harus punya pengetahuan langsung dari bidang relevan, sangat disayangkan jika hari-hari kedepan Presiden kembali mengambil langkah salah," tutupnya.(Knu)

Baca Juga:

Ditjen PAS Siapkan Blok Khusus Warga Binaan Masuk ODP, PDP, Suspek COVID-19