Smart SIM Bisa Dipakai Bayar Tol, Pengamat: Ini Jadi Sarana Polisi Keruk Uang
Kakorlantas Polri Irjen Refdi Andri (Foto: antaranews)
MerahPutih.Com - Wacana Smart SIM yang bakal diterbitkan Korlantas Polri menuai pro dan kontra. Smart SIM rencananya akan diluncurkan bertepatan dengan Hari Lali Lintas Bhayangkara pada 22 September mendatang.
Kakorlantas Polri, Irjen Refdi Andri membeberkan Smart SIM memiliki keistimewaan dibanding dengan SIM biasa, Smart SIM memiliki cip yang berkapasitas disesuaikan untuk perekaman data.
Baca Juga:
Ramaikan HUT Korlantas ke-62, Polri Gelar Gowes 'Tour De Jakarta'
Kemudian Smart SIM ini juga dapat merekam pelanggaran pemilik SIM, mulai dari pelanggaran ringan, sedang hingga berat.
Terakhir, Smart SIM ini juga bisa digunakan alat transaksi dengan jumlah saldo maksimal sebesar Rp2 juta.
"Ini bisa untuk pembayaran. Dengan saldo maksimal 2 juta. Kita bisa belanja di toko2 online tol kereta api pokoknya semua yang menggunakan kartu elektirnik kita bisa gunakan disitu. Kita kerjasama dengan BNI," tutur Refli kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/8).
Menanggapi hal itu, Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edi Siahaan mengatakan SIM pintar atau Smart SIM hanya akan berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, sebab SIM pintar tersebut dapat berfungsi juga sebagai alat transaksi.
"SIM pintar untuk mengumpulkan dana masyarakat," katanya.
Edi meminta seharusnya Polri lebih fokus terhadap kualitas penerbitan SIM dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas.
"Jadi kualitas SIM yang baik bukan karena bisa digunakan untuk membayar tol atau belanja. Seperti fungsi SIM Smart (pintar) yang akan segera diluncurkan oleh Korps Lantas Polri," ungkapnya.
Baca Juga:
Oleh karena itu ITW menilai ada yang aneh dalam penerbitan SIM pintar yang dapat berfungsi menjadi uang elektronik itu.
"Selain tidak relevan dengan upaya meningkatkan kualitas SIM, juga ada unsur pesanan dan potensi menyulitkan masyarakat. Sebab, tidak menutup kemungkinan menyetor dana ke rekening yang ada di SIM Smart dijadikan syarat untuk memperoleh SIM," ujarnya.
"ITW meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian membatalkan peluncuran SIM Smart agar Polri tidak menjadi alat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang disimpan di SIM Smart," tutupnya.(Knu)
Baca Juga:
Korlantas Polri Siap Amankan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2019
Bagikan
Berita Terkait
Korlantas Polri Bikin Standarisasi Bentuk Suara Sirene dan Rotator Pengawalan Lalu Lintas
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah
Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis
Mabes Polri Sebut Oknum Polisi Rusak Citra Anggota Lain, Turunkan Tingkat Kepercayaan Rakyat
Kakorlantas Tegaskan ETLE Hadir untuk Melindungi dan Mendidik, Bukan Menakut-nakuti Masyarakat
Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu
DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal
DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG