Skema Pembiayaan Ibu Kota Baru Bakal Dirombak

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 18 Januari 2020
Skema Pembiayaan Ibu Kota Baru Bakal Dirombak

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat menggelar coffee morning di Jakarta, Jumat (17/1/2020) ANTARA/ Sella Panduarsa Gareta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Skema pembiayaan ibu kota baru akan dirombak. Salah satu skema perkiraannya saat ini yaitu penggunaan APBN 19,2 persen atau Rp93,5 triliun.

"Kita rombak semua itu nanti. Kami belum ketemu sekarang, ancer-ancernya sudah tapi belum bisa kami sampaikan sekarang. Sedang digodok," kata Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Jumat (16/1), dikutip Antara.

Baca Juga:

Dua Konsultan Asing Terlibat dalam Desain Ibu Kota Baru

Luhut menyampaikan bahwa beberapa pihak menyampaikan minatnya untuk turut berinvestasi dalam pembiayaan pembangunan ibu kota yang akan pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur itu.

Salah satunya yakni dari pendiri SoftBank dan Chief Executive Officer dari SoftBank Mobile Masayoshi Son.

Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara. (ANTARA/Paparan Kementerian PUPR/am/h-fdh).
Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara. (ANTARA/Paparan Kementerian PUPR/am/h-fdh).

Menurut Luhut, Masayoshi bersedia membiayai pembangunan ibu kota secara keseluruhan yang menelan anggaran hingga 40 miliar dolar AS. Namun, Luhut menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia tidak menginginkan hal tersebut.

Kendati demikian, Pemerintah Indonesia akan memberikan ruang investasi bagi Masayoshi Son untuk berinvestasi membangun beberapa klaster di ibu kota baru.

Terkait dengan skema pembiayaan ibu kota baru Indonesia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bakal dibiayai lewat APBN, KPBU dan Swasta.

Baca Juga:

Tunjuk Tony Blair Cs Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru, Ini Motif Jokowi

APBN diperkirakan bakal membiayai 19,2 persen pemindahan ibu kota baru yaitu Rp93,5 triliun. Dana dari APBN itu bakal digunakan untuk infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/Polri.

Selanjutnya untuk pembangunan rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau dan pangkalan militer.

Dana pemindahan ibu kota juga bakal menggunakan KPBU sebesar Rp265,2 triliun atau sebanyak 54,6 persen dari total biaya pemindahan ibu kota. Sementara Swasta mendapat porsi 26,2 persen atau Rp127,3 triliun dalam pemindahan ibu kota. (*)

Baca Juga:

Ini Tiga Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Baru

#Pemindahan Ibu Kota #Luhut Panjaitan
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Soal MBG, Menkeu Purbaya Tantang Luhut soal Transparansi Data
Purbaya menantang Luhut soal program Makan Bergizi Gratis. Simak kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 06 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Soal MBG, Menkeu Purbaya Tantang Luhut soal Transparansi Data
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Indonesia
Luhut Puji Kekompakan SBY, Jokowi Hingga Prabowo di Tengah Ketidakhadiran Megawati
Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merayakan HUT ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Luhut Puji Kekompakan SBY, Jokowi Hingga Prabowo di Tengah Ketidakhadiran Megawati
Indonesia
Dicalonkan jadi Dubes Jepang, Adik Luhut Tekankan Kerja Sama di Bidang Strategis
Juga menekankan pentingnya program penghiliran untuk meningkatkan nilai tambah produk Indonesia dengan Jepang sebagai mitra strategis. ?
Dwi Astarini - Sabtu, 05 Juli 2025
Dicalonkan jadi Dubes Jepang, Adik Luhut Tekankan Kerja Sama di Bidang Strategis
Indonesia
Luhut Sebut China Tunggu Perpres Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Ingin Segera Joint Study
Luhut mengakui pengerjaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh masih punya banyak kekurangan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Mei 2025
Luhut Sebut China Tunggu Perpres Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Ingin Segera Joint Study
Indonesia
Saksi Hidup 10 Tahun Jadi Pembantu Jokowi, Luhut: Jangan Mempersulit Pemerintahan Prabowo
Menurut Luhut, saat ini banyak pengamat yang yang membuat pernyataan tanpa data jelas yang malah membuat keruh kondisi pemerintahan
Wisnu Cipto - Senin, 31 Maret 2025
Saksi Hidup 10 Tahun Jadi Pembantu Jokowi, Luhut: Jangan Mempersulit Pemerintahan Prabowo
Bagikan