Tunjuk Tony Blair Cs Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru, Ini Motif Jokowi

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 16 Januari 2020
Tunjuk Tony Blair Cs Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru, Ini Motif Jokowi

Presiden Joko Widodo usai menghadiri acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di Grand Ballroom, Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta pada Kamis (16/1/2020). (ANTARA/Bayu Praset

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai sejumlah tokoh internasional yang ditunjuk sebagai dewan pengarah ibu kota baru negara diperlukan untuk membangun kepercayaan atau trust.

"Tadi saya sampaikan bahwa yang ingin kita bangun adalah trust, membangun trust. Beliau-beliau ini memiliki pengalaman yang baik di bidang pembangunan kota," ucap Jokowi di Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (16/1).

Baca Juga

Ini Tiga Pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Baru

Tiga tokoh internasional ditunjuk sebagai dewan pengarah ibu kota baru Indonesia yakni Putra Mahkota Abu Dhabi Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed, CEO Softbank Masayoshi Son, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.

Presiden Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020, di Grand Ballroom, The Ritz Carlton, Pacific Place Sudirman, Provinsi Jakarta, Kamis (16/1). (Foto: Humas/Jay)
Presiden Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020, di Grand Ballroom, The Ritz Carlton, Pacific Place Sudirman, Provinsi Jakarta, Kamis (16/1). (Foto: Humas/Jay)

Jokowi menilai Zayed memiliki pengalaman dalam membangun kota di Abu Dhabi yakni Masdar City. Selain itu, Masayoshi Son dinilai Presiden memiliki rekam jejak bagus baik bidang teknologi maupun bidang keuangan.

"Kemudian Bapak Tony Blair juga sama, mempunyai reputasi yang baik di bidang pemerintahan. Saya kira memang ingin kita bangun trust internasional pada apa yang ingin kita kerjakan," kata Jokowi dilansir Antara

Baca Juga

Perpindahan Ibu Kota Bukan Sekedar Pindah Lokasi Tapi Perubahan Pola Pikir

Sebelumnya menurut Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, peran ketiga tokoh internasional dalam dewan pengarah itu yakni memberikan nasihat dan mempromosikan Indonesia serta membangun kepercayaan internasional.

Indonesia tengah membangun kawasan di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kuta Kartanegara, Kalimantan Timur untuk ditempati sebagai ibu kota baru negara.

Baca Juga

Liburan Singkat di Ibu Kota, Coba deh Destinasi Beda Ini

Kawasan inti ibu kota baru akan berdiri di lahan seluas 56 ribu hektare dari 256 ribu hektare lahan yang disediakan. (*)

#Presiden Jokowi #Ibu Kota #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
MK menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan IKN menjadi ibu kota Indonesia. Kini, Jakarta masih sah menjadi ibu kota Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Pada 2026 OIKN fokus mempersiapkan penyelesaian penegakan fisik perkantoran dan hunian ASN.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
16 Kementerian Bakal Aktif di IKN, OIKN Percepat Pembangunan Kantor dan Rusun ASN
Indonesia
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Selain infrastruktur fisik, OIKN merevitalisasi sungai dengan memperlebar alur air guna meminimalisir risiko luapan saat curah hujan tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
Otorita IKN Kebut Normalisasi Sungai Tahap Dua, Banjir Dijamin Enggak Berani Mampir
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Penyelesaian pembangunan IKN tahap satu menandai kesiapan infrastruktur IKN menyambut fase kedua pembangunan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Bagikan