Sindir Djarot PDIP, Wasekjen NasDem Singgung Kasus Korupsi Juliari
Wasekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim (tengah) saat menghadiri salah satu kegiatan. (ANTARA)
MerahPutih.com - Partai NasDem meminta Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat untuk tidak ikut campur urusan partai lain. Hal itu menyikapi pernyataan Djarot yang meminta dua menteri asal NasDem mundur dari kabinet.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai NasDem Hermawi Taslim menyarankan Djarot untuk fokus mengurusi partainya sendiri. Pasalnya, kader PDIP pernah terjerat korupsi dana bansos.
Baca Juga
“Kami berpesan uruslah partai sendiri. Ingat kasus Mensos Juliari Batubara? Kami belum pernah direshuffle karena OTT. Hal-hal yang seperti itu lebih baik, jadi bahan renungan,“ kata Hermawi kepada wartawan, Jumat (6/1).
Hermawi menegaskan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terlebih, para kader NasDem masuk kabinet lantaran diminta oleh Presiden Jokowi bukan oleh PDIP.
“Kami senantiasa juga punya hasil evaluasi seluruh menteri yang kami sampaikan kepada presiden secara tertutup. Tidak diumbar, tidak diobral di depan publik karena ini menyangkut etika yang selalu kami junjung tinggi,” ujarnya.
Baca Juga
Ahmad Ali Serang Djarot: Tidak Etis Menyuruh Presiden Evaluasi 2 Menteri NasDem
Atas dasar itu, Hermawi mengaku heran dengan arogansi elite PDIP yang seolah berperan seperti kepala negara hingga meminta menteri dari NasDem untuk mundur dari kabinet.
“Urusin partai sendiri. Kami masuk kabinet karena permintaan Jokowi dan hanya Presiden Jokowi yang punya kewenangan, punya hak prerogatif,” pungkas Hermawi. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat