Sindir Djarot PDIP, Wasekjen NasDem Singgung Kasus Korupsi Juliari

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 06 Januari 2023
Sindir Djarot PDIP, Wasekjen NasDem Singgung Kasus Korupsi Juliari

Wasekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim (tengah) saat menghadiri salah satu kegiatan. (ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai NasDem meminta Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat untuk tidak ikut campur urusan partai lain. Hal itu menyikapi pernyataan Djarot yang meminta dua menteri asal NasDem mundur dari kabinet.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai NasDem Hermawi Taslim menyarankan Djarot untuk fokus mengurusi partainya sendiri. Pasalnya, kader PDIP pernah terjerat korupsi dana bansos.

Baca Juga

Elite NasDem Minta Djarot Tak Atur Hak Prerogatif Presiden

“Kami berpesan uruslah partai sendiri. Ingat kasus Mensos Juliari Batubara? Kami belum pernah direshuffle karena OTT. Hal-hal yang seperti itu lebih baik, jadi bahan renungan,“ kata Hermawi kepada wartawan, Jumat (6/1).

Hermawi menegaskan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terlebih, para kader NasDem masuk kabinet lantaran diminta oleh Presiden Jokowi bukan oleh PDIP.

“Kami senantiasa juga punya hasil evaluasi seluruh menteri yang kami sampaikan kepada presiden secara tertutup. Tidak diumbar, tidak diobral di depan publik karena ini menyangkut etika yang selalu kami junjung tinggi,” ujarnya.

Baca Juga

Ahmad Ali Serang Djarot: Tidak Etis Menyuruh Presiden Evaluasi 2 Menteri NasDem

Atas dasar itu, Hermawi mengaku heran dengan arogansi elite PDIP yang seolah berperan seperti kepala negara hingga meminta menteri dari NasDem untuk mundur dari kabinet.

“Urusin partai sendiri. Kami masuk kabinet karena permintaan Jokowi dan hanya Presiden Jokowi yang punya kewenangan, punya hak prerogatif,” pungkas Hermawi. (Pon)

Baca Juga

Djarot PDIP Minta 2 Menteri NasDem Mundur dari Kabinet

#Partai Nasdem #Djarot Saiful Hidayat #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah soal isu merger dengan NasDem. Ia menegaskan, tidak ada pembicaraan resmi.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Bagikan