Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Sindir Djarot PDIP, Wasekjen NasDem Singgung Kasus Korupsi Juliari

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 06 Januari 2023
Sindir Djarot PDIP, Wasekjen NasDem Singgung Kasus Korupsi Juliari

Wasekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim (tengah) saat menghadiri salah satu kegiatan. (ANTARA)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai NasDem meminta Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat untuk tidak ikut campur urusan partai lain. Hal itu menyikapi pernyataan Djarot yang meminta dua menteri asal NasDem mundur dari kabinet.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai NasDem Hermawi Taslim menyarankan Djarot untuk fokus mengurusi partainya sendiri. Pasalnya, kader PDIP pernah terjerat korupsi dana bansos.

Baca Juga

Elite NasDem Minta Djarot Tak Atur Hak Prerogatif Presiden

“Kami berpesan uruslah partai sendiri. Ingat kasus Mensos Juliari Batubara? Kami belum pernah direshuffle karena OTT. Hal-hal yang seperti itu lebih baik, jadi bahan renungan,“ kata Hermawi kepada wartawan, Jumat (6/1).

Hermawi menegaskan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terlebih, para kader NasDem masuk kabinet lantaran diminta oleh Presiden Jokowi bukan oleh PDIP.

“Kami senantiasa juga punya hasil evaluasi seluruh menteri yang kami sampaikan kepada presiden secara tertutup. Tidak diumbar, tidak diobral di depan publik karena ini menyangkut etika yang selalu kami junjung tinggi,” ujarnya.

Baca Juga

Ahmad Ali Serang Djarot: Tidak Etis Menyuruh Presiden Evaluasi 2 Menteri NasDem

Atas dasar itu, Hermawi mengaku heran dengan arogansi elite PDIP yang seolah berperan seperti kepala negara hingga meminta menteri dari NasDem untuk mundur dari kabinet.

“Urusin partai sendiri. Kami masuk kabinet karena permintaan Jokowi dan hanya Presiden Jokowi yang punya kewenangan, punya hak prerogatif,” pungkas Hermawi. (Pon)

Baca Juga

Djarot PDIP Minta 2 Menteri NasDem Mundur dari Kabinet

#Partai Nasdem #Djarot Saiful Hidayat #Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan