Ahmad Ali Serang Djarot: Tidak Etis Menyuruh Presiden Evaluasi 2 Menteri NasDem

MerahPutih.com - Pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat yang meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi dua menteri asal Partai NasDem, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menuai kontroversi.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan pernyataan yang disampaikan Djarot sangat tidak etis. Menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak berhak menyuruh Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap dua anak buahnya.

Baca Juga

NasDem Tegaskan Safari Politik Anies Tidak Bernuansa Kampanye

“Tidak etis ada orang yang menyuruh-menyuruh beliau. Pak Jokowi itu tidak punya kewajiban apa-apa memberitahukan kepada siapa pun tentang evaluasi kinerja kabinet,” kata Ahmad Ali kepada wartawan, Selasa (27/12).

Ahmad Ali menilai, Djarot tidak semestinya memberikan perintah kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, Presiden Jokowi tidak memiliki posisi lebih rendah atau bahkan menjadi bawahan partai.

“Ini kan kepala pemerintahan, masa disuruh-suruh. Kalau memang mau mengimbau, tidak perlu bicara ke media, karena partai tidak lebih tinggi daripada presiden,” tegas dia.

Baca Juga

Makan Siang dengan Elite NasDem, PKS dan Demokrat, Anies Akui Belum Tentukan Cawapres

Meski demikian, Ahmad Ali memastikan Partai NasDem tetap konsisten mendukung pemerintahan Presiden Jokowi hingga 2024. Hal ini berlaku sekalipun jika memang nantinya kader NasDem sudah tidak menjadi menteri di kabinet Jokowi.

“Komitmen itu tidak bisa dilanggar dengan alasan apapun. Jadi kami mendukung pemerintahan Jokowi sampai 2024. NasDem dapat jatah kursi kabinet itu sejak ada kerja sama politik dari awal. Jadi kalau evaluasi, bukan karena urusan politik, tapi karena urusan kepentingan kabinet,” ungkapnya.

Lebih lanjut anggota Komisi III DPR RI ini meyakini, sekalipun nantinya kader NasDem dicopot dari pos Kabinet Indonesia Maju, itu bukan menjadi urusan politik tetapi memang kebutuhan kinerja pemerintahan.

"Seperti memasukkan PAN itu kan prerogatif beliau. Itu bentuk komitmen Pak Jokowi. Masa NasDem mau dibuang di tengah jalan? Pak Jokowi tidak akan melakukan itu,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Sekjen NasDem Ungkap Kendala Safari Politik Anies Baswedan di Daerah