Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) resmi melakukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hal itu terkait lambannya KPK untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi e-KTP. Pasalnya, KPK telah menetapkan Setnov sebagai tersangka keempat dalam kasus itu sejak 17 Juli 2017.
Laporan praperadilan itu terdaftar dengan nomor register Nomor 100/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan laporan itu sesungguhnya merupakan bentuk dukungannya kepada lembaga antirasuah tersebut.
"Sebenarnya ini gugatan untuk melecut saja agar KPK ini sadar bahwa masih ada masyarakat yang mendukungnya agar segera menahan Setnov," kata Boyamin usai mendaftarkan gugatannya di PN Jakarta Selatan, Jumat (8/9).
Menurutnya, sudah tidak ada alasan apa pun bagi KPK untuk tidak segera menahan Ketua Umum Golkar tersebut.
Ia mengklaim, ratusan saksi yang telah dihadirkan lembaga antirasuah itu sudah cukup membuktikan keterlibatan Setnov dalam korupsi yang ditaksir merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun tersebut.
Terlebih, Pengadilan Tipikor telah memvonis terdakwa terdahulu dalam kasus ini yakni Irman dan Sugiharto. Begitu pun persidangan dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong juga sudah dilakukan.
"Ibarat nasi goreng ini (alasan menahan Setnov) sudah lengkap. Andi Narogong saja cuma seminggu setelah ditetapkan tersangka langsung ditahan," ucap Boyamin.
Lebih lanjut, Boyamin mengkritisi alasan KPK yang tak menahan Setnov lantaran saat ini Mantan Bendahara Golkar itu menjabat Ketua Lembaga Tinggi Negara sehingga tidak mungkin melarikan diri.
Menurutnya, alasan tersebut sangat keliru. Pasalnya, dengan kekuasaan yang dimilikinya, justru sangat memudahkan Setnov untuk melarikan diri ke luar negeri meskipun pihak imigrasi telah mencekalnya.
"Kalau alasannya itu (tidak mungkin melarikan diri) kenapa tersangka yang lain langsung ditahan? Jadi menurut saya alasan KPK itu mengada-ada," tegasnya.
"Kalau asumsi boleh saja tapi hukum kan hal yang pasti. Jadi saya minta KPK segera tahan Setnov," tutupnya. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Kasus E-KTP, KPK Periksa Mirwan Amir Untuk Tersangka Setnov
