Silaturahmi dengan PKB, PKS: Kita Sering Sejalan Menyangkut Isu Keumatan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 30 April 2021
Silaturahmi dengan PKB, PKS: Kita Sering Sejalan Menyangkut Isu Keumatan

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini (ketiga dari kanan) ikut dalam silaturahmi kebangsaan DPP PKS ke kantor DPP PKB, di Jakarta, Rabu (28/4). (ANTARA/F-PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Silaturahmi yang dilaksanakan DPP PKS dengan DPP PKB pada Rabu (28/4) merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi keumatan dan kebangsaan.

Sinergi tersebut selama ini telah terjalin baik dan produktif baik di tingkat kepartaian maupun di parlemen. Termasuk bicara soal penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Khusus di parlemen, kita sering seiring sejalan terutama menyangkut isu-isu keumatan misal dalam keberpihakan pendidikan pesantren hingga melahirkan UU Pesantren," ujar Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini di Jakarta, Kamis (29/4).

Baca Juga:

PDIP dan PKS Sepakat Soal Pentingnya Gotong Royong Atasi COVID-19

Selain itu, soal isu menghadirkan Islam yang wasathiyah dan rahmatan lil alamin bagi Indonesia, PKS berkomitmen menghadirkan solusi terutama masalah penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi.

PKS sangat menghormati PKB sebagai partai yang lahir dan banyak diisi kalangan Nahdliyin dan PKB banyak mewarisi cara pandang, perjuangan, dan kebijaksanaan para ulama.

"Di sisi lain, PKS adalah partai berasas Islam yang rahmatan lil alamin, pun tidak sedikit fungsionaris dan kader-kader PKS dari keluarga, tradisi, dan pesantren NU," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Hasanuddin Wahid (kiri) menyapa wartawan setelah memberi keterangan saat jumpa pers di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (28/4/2021). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

Anggota Komisi I DPR itu menilai PKS memiliki pertalian kuat dengan PKB sebagai partai yang sama-sama memuliakan ulama dan perjuangannya sepanjang sejarah bangsa.

Tak hanya itu, PKS dan PKB juga sama-sama konsen terhadap permasalahan umat dan rakyat, serta menjaga agar nasionalisme Indonesia tetap kokoh di bawah bimbingan para ulama.

Baca Juga:

Datangi Kantor DPP PDIP, Sekjen PKS: Bagi-Bagi Ilmunya Lah

Sebelumnya, DPP PKS melanjutkan silaturahim kebangsaan dengan datang ke kantor DPP PKB, Rabu (28/4). Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan rombongan diterima langsung oleh Ketua Umum PKB Ahmad Muhaimin Iskandar dan jajarannya.

Dalam acara itu, Syaikhu didampingi antara lain Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Ketua Bidang PKK DPP PKS Dr Kurniasih Mufida, Ketua Bidang BPU DPP PKS Ali Ahmadi, Ketua Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Mardani Ali Sera. (Pon)

#PKS #PKB
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Indonesia
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Gagasan ekonomi yang dijalankan pemerintah bukanlah pemikiran baru ataupun milik pribadi, melainkan berlandaskan amanat konstitusi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Bagikan