Sikapi Bentrokan Maluku Tengah, DPD RI Ingatkan Semua Pihak Jaga Persatuan

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 27 Januari 2022
Sikapi Bentrokan Maluku Tengah, DPD RI Ingatkan Semua Pihak Jaga Persatuan

Ilustrasi kerusuhan warga (Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pimpinan DPD RI merasa prihatin atas terjadinya bentrok antara dua desa bertetangga di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Apalagi kejadian itu sampai menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan hilangnya rasa aman.

"Saya turut prihatin dan berbelasungkawa yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa akibat bentrok antar warga dua desa di wilayah Maluku Tengah," kata Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dalam keterangan tertulis, Kamis (27/1).

Baca Juga:

Hari Terakhir Gadis Maluku yang Abadi dalam Uang Rp 5 ribu Edisi 1985

Mahyudin menilai bentrokan ini harus ditangani dengan serius. Untuk itu, Mahyudin meminta aparat TNI dan Polri bersama-sama pemerintah daerah bisa bekerja dengan sebaik-baiknya menciptakan situasi aman, seperti sedia kala.

"Aparat keamanan dan pemerintah daerah diharapkan bisa bekerja sama mengendalikan situasi, agar rasa aman bisa tercipta kembali. Sehingga warga bisa beraktivitas seperti sebelumnya" ujarnya.

Senator asal Kalimantan Timur itu juga berharap kedua pihak yang bertikai dapat menahan diri dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan warga sendiri. Segala permasalahan yang terjadi antar warga, menurutnya bisa diselesaikan secara baik-baik melalui jalan musyawarah.

Ilustrasi. (Antara/Ist/foto google.com/)

“Saya berharap semua pihak yang bertikai bisa menahan dari tindakan melawan hukum dan dari tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Semua permasalahan sebaiknya bisa diselesaikan secara musyawarah,” katanya.

Menurut Mahyudin, semangat persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan bangsa ini agar bisa bersama-sama hidup damai dan bergandengan tangan. Jika rakyat Indonesia mudah bertikai, tambahnya, maka yang dirugikan adalah rakyat sendiri, karena kehidupan sehari-hari pasti terganggu. Oleh karena itu, semua pihak menurutnya bertanggungjawab mewujudkan persatuan di negeri ini.

Baca Juga

Anggota DPRD Geram Aksi Tawuran Kerap Terjadi di Jakarta

"Kita tidak mau negeri ini kerap bertikai. Maka semua pihak harus bertanggungjawab mewujudkan persatuan. Kita ingin anak cucu nanti bisa hidup dengan damai di negeri ini," pungkasnya.

Sebelumnya, bentrok antara warga dua desa bertetangga di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, pecah pada Rabu (26/1).

Bentrokan yang diduga dipicu masalah sengketa lahan itu menyebabkan sebagian rumah warga di Desa Kariuw hangus dibakar massa. Bentrokan juga menyebabkan dua warga meninggal dunia dan tiga warga lainnya terluka. (Pon)

Baca Juga

Tawuran Antarkampung Pecah, Nodai Kesucian Momentum Lebaran

#Pemilu #Maluku
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Indonesia
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Selain itu, pemisahan pemilu juga dinilai akan memperkuat otonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Pada Pemilu 2019, sedikitnya ada 12 dapil DPR RI yang jumlah suara terbuangnya bahkan melampaui jumlah suara yang terkonversi menjadi kursi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Indonesia
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Selain membahas strategi politik juga dibahas kesiapan kader untuk kembali maju pada periode mendatang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Indonesia
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Adies berpendapat bahwa MK seharusnya berfungsi sebagai negative legislature
Angga Yudha Pratama - Kamis, 24 Juli 2025
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Bagikan