Sikap PDIP Terhadap Usulan Penundaan Pemilu 2024
Andika Pratama - Kamis, 24 Februari 2022
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam Simposium Nasional Relevansi Geopolitik Sukarno bagi Kepentingan Nasional dan Pertahanan Negara, yang diadakan secara hybrid dan luring, Sabtu (19/2). (ANTARA/H
MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) buka suara menanggapi usulan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin agar Pemilu 2024 dapat ditunda 1-2 tahun.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan wacana penundaan Pemilu yang diusulkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat.
Baca Juga
Politisi Demokrat Protes Usulan Penundaan Pemilu Oleh Cak Imin
“Wacana penundaan Pemilu melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi. Sikap kami clear, taat pada konstitusi,” kata Hasto kepada wartawan, Kamis (24/2).
Apalagi, kata Hasto, sumpah Presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.
Hasto menegaskan konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
“Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan Pemilu,” tegas dia.
Baca Juga
Partai Nonparlemen Wacanakan Bangun Koalisi Pilpres dan Gugat UU Pemilu
Lebih lanjut, Hasto menuturkan sikap PDIP juga senafas dengan pernyataan Presiden Jokowi yang berulang kali menegaskan tentang penolakannya terhadap berbagai wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu.
Menurut Hasto, periodisasi Pemilu 5 tahunan membentuk kultur demokrasi dan berkorelasi dengan kualitas demokrasi.
“Dalam hal kultur periodisasi ini diganggu, maka hanya berdampak pada instabilitas politik, mengingat penundaan Pemilu berdampak pada perpanjangan jabatan Pimpinan Negara," ujarnya.
Hasto melanjutkan, hal tersebut mendorong adanya aspirasi yang sama yang bersifat mutatis mutandis, dan akan membawa konsekuensi serius pada regenerasi kepemimpinan negara yang telah dibangun melalui periodisasi Pemilu 5 tahunan.
"Jadi daripada berpikir menunda Pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan Pemilu,” pungkas Hasto. (Pon)
Baca Juga
KPU Mentahkan Usulan Cak Imin Pemilu 2024 Ditunda Sebatas Wacana Kosong
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Fraksi PDIP Sebut Deddy Sitorus dan Sadarestuwati Minta Maaf, Pelajaran Etika Bagi PDIP
Komentar PDIP Soal Partai Politik Nonaktifkan Anggota DPR
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Fraksi PDIP Setuju Tunjangan di Luar Batas Dihentikan, Beri Ultimatum ke Anggota
