Partai Nonparlemen Wacanakan Bangun Koalisi Pilpres dan Gugat UU Pemilu
Pertemuan ketua umum parpol nonparlemen. ANTARA/HO-Perindo
MerahPutih.com - Partai nonparlemen memutuskan untuk mewacanakan bersama-sama menjadi satu koalisi untuk ikut kontestasi pencalonan presiden pada Pemilu 2024.
Partai tersebut diantaranya, Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda.
Baca Juga:
Penundaan Pemilu Rencana Politikus Naikkan Elektabilitas di Pilpres
"Kami membuka wacana tentang keikutsertaan untuk pencapresan di Pemilu 2024," Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo di Jakarta, Kamis, (24/2).
Ia menaparkan, Partai Berkarya juga berencana masuk dalam koalisi tersebut. Dengan bergabungnya semua partai nonparlemen, total suara secara keseluruhan ketujuh partai itu sebesar 13,6 juta suara.
"Tujuh partai politik, termasuk Berkarya, secara keseluruhan memperoleh hampir 13,6 juta suara, terbesar nomor 2 setelah PDIP," kata Hary Tanoesoedibjo dalam pertemuan ketua umum parpol nonparlemen.
Ia memaparkan, merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, untuk mencalonkan capres dan cawapres tidak hanya merujuk ambang batas atau presidential threshold sebesar 20 persen saja, namun juga perolehan suara hasil pemilu minimal 25 persen.
Hary menyampaikan, wacana koalisi pencalonan presiden pada Pemilu 2024 tersebut mengikuti jalur suara 25 persen dan mewacanakan akan mencoba untuk melakukan uji UU Pemilu.
"Kami akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0 persen," kata dia pula.
Ia menegaskan, nama koalisi masih akan dimatangkan. Tetapi, sudah ada usulan nama seperti Koalisi Partai Parlemen Masa Depan atau Koalisi Partai Nusantara.
"Nanti tentunya akan dimatangkan nama koalisinya," kata Hary.
Petinggi parpol nonparlemen lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Ketua Umum PKP Yussuf Soelichin, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha. Kemudian, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Waketum DPP PBB Tatang Zaenuddin, dan Wakil Sekjen DPP Partai Hanura Zul Hendri Chaniago. (Pon)
Baca Juga:
Penundaan Pemilu Bakal Picu Turbulensi Politik
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah