Partai Nonparlemen Wacanakan Bangun Koalisi Pilpres dan Gugat UU Pemilu
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Februari 2022
Pertemuan ketua umum parpol nonparlemen. ANTARA/HO-Perindo
MerahPutih.com - Partai nonparlemen memutuskan untuk mewacanakan bersama-sama menjadi satu koalisi untuk ikut kontestasi pencalonan presiden pada Pemilu 2024.
Partai tersebut diantaranya, Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda.
Baca Juga:
Penundaan Pemilu Rencana Politikus Naikkan Elektabilitas di Pilpres
"Kami membuka wacana tentang keikutsertaan untuk pencapresan di Pemilu 2024," Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo di Jakarta, Kamis, (24/2).
Ia menaparkan, Partai Berkarya juga berencana masuk dalam koalisi tersebut. Dengan bergabungnya semua partai nonparlemen, total suara secara keseluruhan ketujuh partai itu sebesar 13,6 juta suara.
"Tujuh partai politik, termasuk Berkarya, secara keseluruhan memperoleh hampir 13,6 juta suara, terbesar nomor 2 setelah PDIP," kata Hary Tanoesoedibjo dalam pertemuan ketua umum parpol nonparlemen.
Ia memaparkan, merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, untuk mencalonkan capres dan cawapres tidak hanya merujuk ambang batas atau presidential threshold sebesar 20 persen saja, namun juga perolehan suara hasil pemilu minimal 25 persen.
Hary menyampaikan, wacana koalisi pencalonan presiden pada Pemilu 2024 tersebut mengikuti jalur suara 25 persen dan mewacanakan akan mencoba untuk melakukan uji UU Pemilu.
"Kami akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0 persen," kata dia pula.
Ia menegaskan, nama koalisi masih akan dimatangkan. Tetapi, sudah ada usulan nama seperti Koalisi Partai Parlemen Masa Depan atau Koalisi Partai Nusantara.
"Nanti tentunya akan dimatangkan nama koalisinya," kata Hary.
Petinggi parpol nonparlemen lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Ketua Umum PKP Yussuf Soelichin, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha. Kemudian, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Waketum DPP PBB Tatang Zaenuddin, dan Wakil Sekjen DPP Partai Hanura Zul Hendri Chaniago. (Pon)
Baca Juga:
Penundaan Pemilu Bakal Picu Turbulensi Politik
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
