Penundaan Pemilu Rencana Politikus Naikkan Elektabilitas di Pilpres

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Februari 2022
Penundaan Pemilu Rencana Politikus Naikkan Elektabilitas di Pilpres

KPU. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan dan mengusulkan penundaan pemilu 2024 pada presiden Joko Widodo menulai penolakan.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pernyataan pria yang juga Wakil Ketua DPR itu soal penundaan pemilu tidak tepat.

Baca Juga:

Penundaan Pemilu Bakal Picu Turbulensi Politik

"Pemilu sudah ditentukan tanggal 14 Febuari 2024. Wacana ini tidak visioner dan tidak bijaksana," kata Jerry kepada wartawan, Kamis (24/2).

Jerry berpendapat, wacana ini juga berpotensi menggerus suara pria yang akrab disapa Cak Imin ini dan partainya.

"Ingat, anggota dan pemilih NU cukup besar. Bisa saja kepemimpinan Cak Imin bakal goyah. Bagi saya isu perpanjangan jabatan presiden sudah usai jangan lagi dipersoalkan," paparnya.

Ia melihat, usulan Cak Imin tersebut juga ada agenda terselubung soal perpanjangan masa jabatan Presiden. Padahal Jokowi sudah menolak.

"Kok sekarang Cak Imin sengaja membuka kembali isu lama itu," urainya.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)
Ketum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, melihat ini berkaitan dengan elektabilitas Cak Imin yang dianggapnya tidak kunjung naik.

Diketahui Cak Imin digadang-gadang akan maju sebagai Capres di Pemilu 2024. Namun, di dalam survei Litbang Kompas beberapa hari lalu, namanya tak masuk sama sekali.

"Itu juga ada hubungannya dengan persoalan Cak Imin. Soal elektabilitanya yang tak naik dan sedang tak harmonis dengan PBNU," sambungnya.

Selain itu, bisa jadi ada kepentingan lain jika ada Ketum Parpol lain yang mengungkapkan hal yang sama.

"Yang diutarakan oleh itu berpotensi menimbulkan kepentingan oligarki dan koorporasi. Bukan kepentingan rakyat," kata Ujang.

Kepentingan yang dimaksud adalah keinginan membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi tiga periode.

"Partai-partai atau ketum partai yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden telah mengkhianati reformasi," kata Ujang.

Saat bertemu pengusaha, Cak Imin mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun karena alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Apabila Pemilu dan Pilpres digelar pada 14 Februari 2024, dikhawatirkan menghambat pemulihan ekonomi. (Knu)

Baca Juga:

Cak Imin Usul Pemilu 2024 Ditunda, PKS Singgung Rezim Otoriter

#KPU #Bawaslu #Pemilu #Pilpres #PKB #UU Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
DKP-DKW Panji Bangsa Resmi Dilantik, Cak Imin Tekankan Keberanian dan Loyalitas
PKB dengan seluruh badan otonomnya harus menjadi kekuatan mandiri, berdiri di atas kaki sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
DKP-DKW Panji Bangsa Resmi Dilantik, Cak Imin Tekankan Keberanian dan Loyalitas
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
PKB Dukung Langkah Prabowo Perkuat Ekosistem Koperasi, Bentuk Nyata Wujudkan Pasal 33
Koperasi harus kembali kepada khitahnya yakni menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. ?
Dwi Astarini - Rabu, 19 November 2025
PKB Dukung Langkah Prabowo Perkuat Ekosistem Koperasi, Bentuk Nyata Wujudkan Pasal 33
Indonesia
Cerita Perangkat Desa Tidak Ada Kejelasan Status Pegawai, Gaji Hanya Rp 700 Ribu Sampai Ditund-Tunda
Para perangkat desa menuntut kejelasan status kepegawaian yang hingga kini belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Cerita Perangkat Desa Tidak Ada Kejelasan Status Pegawai, Gaji Hanya Rp 700 Ribu Sampai Ditund-Tunda
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Indonesia
Tutup Dikbar, Cak Imin Ingin Perempuan Bangsa Banyak Mewarnai PKB
Hingga saat ini Perempuan Bangsa telah melaksanakan Dikbar di 28 provinsi seluruh Indonesia dengan total 144 angkatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
Tutup Dikbar, Cak Imin Ingin Perempuan Bangsa Banyak Mewarnai PKB
Indonesia
Gus Dur dan Syaikhona Kholil Jadi Pahlawan Nasional, PKB: Bentuk Pengakuan Negara atas Jasa Besarnya
Gus Dur dan Syaikhona Kholil jadi pahlawan nasional. PKB pun mengapresiasi keputusan pemerintah yang memberikan gelar tersebut.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Gus Dur dan Syaikhona Kholil Jadi Pahlawan Nasional, PKB: Bentuk Pengakuan Negara atas Jasa Besarnya
Bagikan